JAYAPURA, beritalima.com – Pihak Polda Papua akan menyikapi serius terkait wacana demo besar-besaran yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor terkait permintaan Pembubaran Organisasi Hizbuth Tahrir Indonesia (HTI) yang akan digelar Senin (8/5/2017) mendatang.
Kepala Hubungan Masyarakat Polda Papua meminta pihak terkait untuk segera membuat pemberitahuan kegiatan kepada pihak Kepolisian.
“Kalau unjuk rasa diperkenankan saja, namun bagi yang pihak-pihak yang akan melakukan aksi untuk membuat pemberitahuan kepada polisi,”kata Kamal, Jumat (5/5/2017).
Menurutnya, dengan adanya pemberitahuan kegiatan kepada pihak kepolisian, nantinya akan dilakukan pengawalan aksi unjuk rasa yang dimaksud.
“Apa yang menjadi esensi masalahnya kita bisa melakukan pengawalan. Komunikasi awal, berapa jumlahnya, dimana dilakukan ini yang perlu dibicarakan, sehingga bisa diantisipasi, jika melibatkan masa yang cukup besar jangan sampai terjadi kontra dengan kelompok lain,”kata Kamal.
Sementara terkait aspirasi pembubaran HTI, Kamal mengaku jika HTI memiliki paham Khilafah, dan bukan Pancasila.
“Mereka berkeinginan mewujudkan negara khilafah, yang tersusuan mulai syariat islam, kita jelas pancasila, silahkan menganut agama yang diyakini, namun tetap Indonesia,”tegasnya.
Terkait aspirasi pembubaran HTI, Kamal mengatakan bahwa pihaknya masih akan mendalami organisasi islam ini.
“HTI ini adalah ormas yang sudah lama ada di Indonesia dan terdaftar di pihak terkait. Kita akan segera koordinasi untuk melakukan langkah-langkah jangan sampai menyalahi hukum,”katanya.
Sebelumnya, GP Ansor Papua dan Papua Barat bersama organisasi Kepemudaan di Papua berencana menggelar unjukrasa besar-besaran ke kantor Gubernur Papua. Aksi mereka ini menuntut HTI dibubarkan. (Ed/Papua).
Caption foto : Kabidhumas Polda Papua, Kombes Pol. A.M Kamal.
