MADIUN, beritalima.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2021 di Pendopo Ronggo Djumeno, Selasa 10 Maret 2020.
Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh, mengatakan, Musrenbang ini dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2021 yang prosesnya telah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada tanggal 3-13 Pebruari 2020 dan Forum SKPD tanggal 27 Pebruari 2020.
“Ada 12 sasaran prioritas yang harus dicapai demi terwujudnya program prioritas pembangunan daerah tahun 2021. Diantaranya, meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, meningkatnya sarana prasarana keselamatan jalan, meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan meningkatnya usaha Industri kecil dan menengah,” kata Kurnia.
Kemudian, meningkatnya usaha perdagangan, meningkatnya pendapatan petani, meningkatnya akses dan mutu pendidikan, meningkatnya nilai-nilai keagamaan siswa, meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin.
Sementara itu, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, menekankan agar ada kemandirian di masyarakat Madiun dari kota hingga perdesaan. Ia yakin apabila masyarakat desa mampu berinovasi dan kreatif ditopang dengan dana desa, maka kemandirian di masyarakat akan terwujud tanpa harus mengandalkan kucuran dana dari pemerintah.
“Apalagi saat ini akan dibangun jalan Lingkar Wilis. Saya berharap masyarakat dapat menangkap peluang tersebut sehingga jalan nasional itu tidak hanya dilewati kendaraan, namun masyarakat harus bisa menangkap multi player effecknya. Seperti produk unggulan desa bisa dijajakan di sepanjang jalan nasional. Hal ini juga sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Madiun,” terang H. Ahmad Dawami.
Menurutnya lagi, ini bentuk kemandirian sebagai penyangga kekuatan ekonomi. “Jadi ketika terjadi guncangan moneter global, maka pondasi ekonomi kita sudah kuat sehingga kita tidak merasakan dampaknya. Untuk itu kita harus terus tingkatkan kebersamaan, karena saya tidak bisa jalan sendiri,” tandasnya.
Upaya meningkatkan IPM, paparnya, pihaknya baru menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) dengan UNS Solo sehingga Kampus II UNS akan dibangun di Kabupaten Madiun. Selain itu, saat ini mulai ada pembangunan pabrik di Madiun, meski ada yang menilai dirinya lambat dalam menerbitkan ijin.
“Padahal, bukan memperlambat namun perlu adanya kajian menyeluruh terutama dampak lingkungannya, agar kedepan tidak menyusahkan anak cucu,” terangnya. (Dibyo).
H. Ahmad Dawami (atas) Kurnia A (bawah).
