SURABAYA, beritalima.com | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) IV gencar menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah. Kegiatan-kegiatan FGD ini dilakukan melalui zoom meeting karena kondisi Pandemi Covid-19 dan adanya PPKM Darurat.
Selasa (3/8/2021) KPPU Kanwil IV yang berkantor di Surabaya menggelar FGD secara daring dengan tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)”. Dalan kegiatan ini hadir Ketua KPPU Kodrat Wibowo, Kepala Biro Bisnis Indonesia Bali Feri Kristianto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Muhamad Nasir Abdullah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Robert HP Sianipar, dan Kepala Kanwil IV KPPU Dendy R Sutrisno.
Kodrat mengatakan, meski di tengah kondisi pandemi Covid-19 KPPU tetap konsisten menjalankan tugas-tugasnya, yaitu mengupayakan kesejahteraan rakyat, menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, dan yang pasti mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha.
“KPPU sudah mengeluarkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 3 Tahun 2020 terkait Relaksasi Penegakan Hukum Persaingan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional, juga untuk dapat memberikan ruang yang proporsional bagi semua upaya pemulihan ekonomi nasional,” jelas Kodrat.
Lebih lanjut Kodrat menegaskan bahwa Perkom Relaksasi tersebut dalam penyusunannya tetap menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian.
Membuka forum diskusi, Feri terlebih dahulu memaparkan bagaimana kondisi perekonomian Provinsi NTT. Dipaparkan, meski di tengah pandemi Covid-19, perekonomian Provinsi NTT tetap tumbuh di angka 0,12%.
Mendukung pernyataan tersebut, Nasir menjelaskan bahwa jumlah UKM dan IKM di Provinsi NTT ada sekitar 17.000, kemudian yang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi ada sekitar 1.600 dan 117 diantaranya adalah IKM.
“NTT coba memanfaatkan semua potensi perekonomian yang ada, khususnya UKM dan IKM untuk bisa tetap bergerak, minimal untuk ‘diri sendiri’. Contohnya UKM yang memproduksi masker oleh Pemerintah diberikan bantuan dana, kemudian hasil produksi masker dibeli kembali oleh Pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat,” jelas Nasir.
“Perkom Relaksasi ini memang disusun untuk mendukung pelaku usaha di tengah kesulitan pada masa pandemi Covid-19 agar tidak menghambat produktivitas namun juga tetap mengedepankan kualitas hasil produksinya,” jelas Dendy.
KPPU berharap para pelaku usaha di NTT dapat memanfaatkan relaksasi ini untuk mempercepat pemulihan bisnisnya yang pada akhirnya juga dapat mendorong pemulihan ekonomi NTT secara agregat.
Turut memaparkan kondisi perekonomian di Provinsi NTT, Robert menyampaikan bahwa sampai 28 Juli 2021 jumlah nasabah yang memanfaatkan fasilitas restrukturisasi di Provinsi NTT ada sekitar 57.055 debitur.
“Fasilitas restrukturisasi kredit yang dikeluarkan OJK yang di dalamnya ada relaksasi yang diatur bagaimana kriteria siapa yang layak mendapatkan relaksasi berupa kelonggaran pembayaran, penyesuaian suku bunga, tunggakan dan lain-lain. Pertumbuhan kredit di Provinsi NTT ini mencapai 8,49% year on year,” jelas Robert. (Gan)
Teks Foto: FGD Virtual yang diselenggarakan KPPU untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi NTT, Selasa (3/8/2021).
