Jakarta, beritalima.com|- Gerakan efisiensi penggunaan energi di tanah air mulai digalakkan sebagai dampak dari tekanan konflik internasional di Timur Tengah (Timteng).
Di komplek parlemen DPR RI misalnya, telah menetapkan langkah efisiensi sesuai arahan pemerintah akibat dari perang di Timteng berimplikasi pada pasokan minyak mentah dunia.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, efisiensi berupa pengurangan jatah BBM 1 hari per minggu untuk mobil dinas ASN. Dan, lampu kawasan Gedung DPR akan dimatikan setelah pukul 20.00 jika tidak ada sidang.
Bahkan sejak 2022, sebagian Gedung di DPR telah menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang bisa menghemat hampir 20 persen biaya penggunaannya dari PLN (beritalima, 22/2/26).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengaku, dunia usaha mulai merasakan tekanan. Lonjakan harga minyak memberi tekanan pada biaya produksi. Komponen biaya yang paling cepat terdampak adalah energi dan logistik.
Selain itu bahan baku impor mengalami imbasnya. Meski begitu, pelaku usaha masih berusaha menahan kenaikan harga produk, khususnya saat Ramadan dan IdulFitri.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa menyebut sektor yang bergantung pada energi langsung terdampak, sementara sektor lain seperti manufaktur dan ritel baru terdampak dalam 1-2 bulan lewat kenaikan biaya produksi dan tekanan margin.
Untuk meredamnya, ia menyarankan pemerintah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi, memastikan subsidi tepat sasaran, terutama untuk sektor produktif. Juga memberikan stimulus bagi sektor paling terdampak.
Hal lain, sistem kerja jarak jauh atau work from anywhere (WFA) segera ditetapkan guna turut mengurangi penggunaan BBM..
Jurnalis: rendy/abri
