SURABAYA, beritalima.com – Sejak dua tahun berjalan (2015-2016), Program Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) turut berkontribusi terhadap penurunan volume impor bahan baku pakan ikan. Impor bahan baku pakan ikan menurun hingga 27%, yaitu dari 303.932 ton pada tahun 2015 menjadi 221.564 ton pada tahun 2016.
“Penurunan impor bahan baku pakan ikan juga disebabkan oleh efektifitas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang gencar memberantas IUU Fishing, sehingga berdampak terhadap ketersediaan ikan non ekonomis sebagai bahan baku tepung ikan,” Slamet Soebjakto, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (10/4).
Dikatakannya, produksi pakan ikan mandiri yang dihasilkan dari program Gerpari mengalami peningkatan sebesar 300%, yaitu dari 16.800 ton di tahun 2015 menjadi 62.100 ton pada tahun 2016.
Pengembangan program ini juga mampu menekan biaya produksi budidaya hingga di bawah 60%. Dengan kata lain, pembudidaya mendapatkan nilai tambah keuntungan sebesar Rp 4.000 – 5.000 per kg.
“Melalui GERPARI ini, telah dibentuk kelompok – kelompok pakan ikan mandiri guna memenuhi kebutuhan kelompok pembudidaya di masing-masing wilayah secara berkelanjutan,” terang Slamet.
Guna mendukung suplai kebutuhan pakan nasional, selain dengan Gerpari, pemerintah juga menggarap program pembangunan pakan skala medium berkapasitas 1 ton per jam. Tahun 2017, pembangunan pakan rencananya akan difokuskan di Kabupaten Pangandaran, khusus untuk mendukung ketersediaan pakan bagi budidaya ikan kakap putih (Baramundi).
Disamping itu, revitalisasi pabrik pakan UPT diarahkan dalam upaya menggenjot kapasitas produksi yang selama ini masih belum optimal. DJPB setidaknya memiliki 9 UPT yang memiliki pabrik pakan, yang tersebar di Aceh, Jambi, Lampung, Karawang, Sukabumi, Jepara, Situbondo, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara,” papar Slamet.
Menurutnya, upaya-upaya tersebut merupakan langkah kongkrit untuk menjamin ketersediaan pakan yang terjangkau oleh para pembudidaya skala kecil, yang saat ini masih dihadapkan pada kendala inefisiensi produksi. Gerpari diharapkan akan memicu multiplier effect antara lain munculnya kelompok penyedia alat bahan baku dan juga kelompok pemasaran pakan ikan mandiri.
Pemerintah juga mendorong upaya sertifikasi terhadap bahan baku pakan tepung ikan. Sertifikasi ini diarahkan untuk menjamin kualitas tepung ikan dan ketelusurannya. Artinya tepung ikan yang diperoleh selain harus terjamin kualitasnya, juga sumber ikan harus didapatkan dengan cara-cara ramah lingkungan.
Agar koordinasi dalam pengembangan pakan mandiri antar pelaku usaha makin mudah, pemerintah juga telah membentuk Asosiasi Pakan Mandiri Nasional (APMN) dengan Syarifuddin sebagai ketua. Asosiasi ini diharapkan dapat menjadi mitra KKP dalam pengembangan pakan mandiri nasional. “Kami akan berusaha secara optimal untuk membantu pengembangan GERPARI yang telah dicanangkan oleh KKP,” tutur Syarifuddin.
APMN merupakan wadah bagi para pelaku usaha pakan mandiri yang bertujuan untuk membangun perikanan budidaya berbasis pakan mandiri yang berkualitas dengan harga terjangkau. Intinya keberadaan APMN diharapkan mampu mengkoordinasikan para pelaku usaha pakan mandiri untuk mendukung pengembangan usaha budidaya di sentra-sentra produksi di berbagai daerah. (jal)
