Jakarta, beritalima.com|– Pemberdayaan politik perempuan merupakan isu menarik yang perlu terus didiskusikan. Saat ini, pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui dua strategi, yakni advokasi dan capacity building.
Fokus advokasi gerakan perempuan adalah mendorong 30% keterwakilan perempuan di lembaga politik dan partai politik. Dalam mewujudkan hal ini, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua DPD RI terus mendorong gerakan perempuan dalam politik.
Melalui forum silaturahmi (12/3), Hemas mengundang pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) serta perwakilan dari partai politik serta memberikan arahan akan pentingnya membangun politik yang Implementatif.
“Perlu ada penajaman isu-isu terkait dengan perempuan hingga penyelesaiannya. Kita masih punya kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja wanita,” jelasnya.
Selain isu ketenagakerjaan, senator senior dari Daerah Istimewa Yogyakarta juga mendorong gerakan perempuan politik untuk ikut membantu menyelesaikan terkait dengan persoalan iklim, kekerasan terhadap anak, pengelolaan program MBG, Asta Cita Presiden dan berbagai persoalan terkini.
Luluk Nurhamidah, perwakilan dari KPPRI yang memandu forum ini menyampaikan, Hemas sudah lama selalu mendorong adanya ruang kolaborasi, baik unsur KPPRI dan KPPI serta organisasi perempuan lainnya.
Sementara Irma Suryani Chaniago mewakili KPPI menekankan, semua yang hadir di forum ini merupakan perempuan hebat.
Forum diskusi berlanjut merumuskan bagaimana strategi yang akan dilakukan. Termasuk langkah strategis yang akan dilakukan. Terlihat hadir dalam forum ini perwakilan dari partai Nasdem, PKB, Gerindra PAN, PKS, PDIP dan Demokrat.
Jurnalis: Rendy/Abri
