Gerbong Mutasi Bergerak, 138 Pejabat KSB DilantikSumbawa Barat NTB, beritalima.com
Sebanyak 138 pejabat struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masuk dalam gerbong mutasi perdana. Para pejabat yang terdiri dari 8 Pejabat Eselon II, 37 eselon III, 91 eselon IV dan 2 orang eselon V tersebut resmi dilantik Bupati Dr. Ir HW. Musyafirin MM, Jumat (16/9) kemarin. Mutasi tersebut sesuai dengan keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 063/821.1/BK.Diklat/2016 tertanggal 16 September 2016. Diantara pejabat yang dilantik ini adalah Ibrahim, S.Sos.,M.M dari Kepala BPM-PD dipromosi menjabat Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat, Drs Burhanuddin dari Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM diangkat menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan menggantikan H. Masyhur ST yang digeser menjabat Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi. Sementara Manawari S.Sos yang sebelumnya Kadishub direposisi menjadi Kepala BKP5K menggantikan Ir. Mansyur Sufyan MM yang kini menjabat sebagai Kepala DKPP—jabatan yang ditinggalkan Ir. H. Abbas. Selanjutnya Ir H Abbas dijadikan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Kemudian dua staf ahli Bupati lainnya juga mendapat promosi. Adalah Drs Mulyadi M.Si yang sebelumnya Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dipercaya menjabat Kepala BPM-PD, dan Drs H. Hamzah Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan menjadi Kepala Pelaksana BPBD.
Dalam sambutannya, Bupati HW. Musyafirin mengaku bahagia karena satu proses pemerintahan sudah bisa dilaksanakan. Ini merupakan pekerjaan yang sangat berat. Sebab ini sudah lama direncanakan sejak Agustus lalu karena harus menunggu terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Namun OPD baru ini belum dapat diisi saat ini kendati Perdanya sudah ditetapkan. “OPD baru ini bisa diisi Desember nanti sehingga di Bulan Desember sekitar tanggal 25—30 itu akan ada mutasi kembali secara besar-besaran untuk merombak seluruh SKPD yang ada,” kata Firin—akrab Bupati disapa. Reposisi jabatan yang dilakukan ini adalah hal yang biasa dan harus dilaksanakan mengingat ada harapan dan pekerjaan besar yang harus disegerakan. Misalnya di Perhubungan ada bandara dan dermaga, BPM PD ada program PDPGR yang merupakan program unggulan dan wajib di KSB ini. Kepada yang sudah dilantik dan diberikan amanah, diharapkan dapat menjaga nama baik pemerintahan. Apa yang harus dirahasiakan agar dapat dirahasiakan dan tidak asal mempublikasikan. “Karena lain kondisi orang yang melihat dengan orang yang melaksanakan langsung pekerjaan itu, karena hal-hal yang baik akan bisa menjadi tidak baik karena perbedaan sudut pandang. Karena kita juga adalah satu dalam pemerintahan ini sehingga harus memiliki semangat yang sama,” pungkasnya. (B5-SUKUR/Rozak)
