Jakarta, beritalima.com| – Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyatakan ketahanan pangan harus dipahami bukan sekadar urusan produksi atau seremoni, tapi wujud nyata kedaulatan bangsa. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV yang digelar Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) di Pirak Bulus, Sidomulyo, Godean, Sleman (8/10).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, jajaran Forkopimda, serta perwakilan berbagai instansi. Aksi tanam jagung ini menjadi bagian dari Program Swasembada Pangan Nasional 2025 secara serentak di seluruh Indonesia dan dipusatkan di Banten melalui sambungan Zoom Meeting.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal menanam dan panen. Ini soal bagaimana rakyat punya kendali atas pangan yang mereka konsumsi. Kedaulatan pangan berarti kemandirian, keberlanjutan, dan kebijakan yang berpihak pada petani,” kata GKR Hemas.
Menurutnya, penanaman jagung menjadi langkah strategis dalam menghadapi krisis pangan global yang semakin nyata akibat perubahan iklim, gangguan rantai pasok, dan tekanan inflasi pangan dunia.
Kapolda DIY Irjen. Pol. Anggoro Sukartono melaporkan, penanaman jagung dilakukan di atas lahan seluas 4 hektare milik Sultan Ground. Program ini merupakan tindak lanjut dari surat arahan Kapolri Nomor B/8415/XI/BIN.2.1./2024/SSDM yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Kegiatan ini didukung penuh oleh Gubernur DIY. Kami juga menyerahkan bantuan 20 sumur bor, 20 unit pompa air, hand traktor, dan pupuk bagi masyarakat. Ini wujud konkret kolaborasi antara aparat keamanan dan petani,” jelas Anggoro.
DPD RI telah berulang kali menyoroti lemahnya koordinasi antar instansi dalam kebijakan pangan nasional. Melalui Komite II, DPD RI mendorong percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, termasuk penguatan cadangan pangan daerah.
Dalam rangka HUT ke-21 DPD RI, para senator dari 38 provinsi juga melakukan penanaman jagung di empat wilayah Indonesia. GKR Hemas, memimpin Sub Wilayah Barat II (Banten–NTT), hadir langsung di Kupang.
“Ini bukan proyek politik, tapi upaya menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pangan adalah fondasi pembangunan nasional. DPD RI akan terus memastikan setiap kebijakan berpihak pada petani dan memperkuat ekonomi lokal,” paparnya.
Jurnalis: rendy/abri
