JAILOLO, beritalima.com– Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Halmahera Barat Menggelar Aksi di depan Kantor Bupati Halmahera Baray dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Halmahera Barat, senin( 24/09/2018).
Tuntutan aksi tersebut mempertanyakan Kejelasan Beberapa Persoalan yang sengaja dibiarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Fandi M. Naser Koordinator Aksi, Menyampaikan dalam oratornya mempertanyakan Terkait Program yang diprioritaskan yakni Program Jagung, Pemkab Halbar mencanangkan 20.000 hektar lahan untuk dikelola oleh Dinas Pertanian Halbar dinyatakan Gagal,
“Masa Lahan 20.000 Hektar yang dicanangkan dari tahun 2017 dengan hasil panen yang published beberapa hari kemarin sangat tidak seimbang”
Lanjut Fandi, selain itu, Persoalan terkait Perlindungan atas hak tanah adat penduduk asli masyarakat Desa tosoa yang sengaja dirampas oleh Pemkab Halbar, Persoalan lain yang masih berhubungan dengan persoalan agraria yaitu permasalahan tapal batas Kabupaten Halmahera Barat-Kabupaten Halmahera Utara di Enam Desa.
“Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat secara tidak langsung tidak mampu menjalankan program yang menyentuh masyarakat, Hanya “Program janji dan Asal Janji” yang mampu dijalankan.cetusnya,(Ay)
