Jakarta–Beritalima.com Gerakan Nasional Pengawal Fatwa – Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menggelar jumpa pers untuk menyampaikan hasil pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo, bertempat di AQL Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).
Ketua GNPF MUI, Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) kembali menegaskan kalau pertemuan tersebut masih bersifat makro dan tidak membahas satu per satu kasus yang ditimpakan ke ulama dan aktifis. Namun ia menegaskan, GNPF MUI tetap akan mengawal semua kasus yang terjadi pasca aksi-aksi Bela Islam.
“Pada pertemuan dengan presiden kemarin kami membahas yang sifatnya makro, kita tidak membicarakan dan membahas mengenai kasus kasus yang menimpa ulama, aktifis dan ormas islam, akan tetapi kita tetap konsisten mengawal semua kasus kasus yang menimpa ulama, aktifis dan ormas islam, kata UBN.
Selain itu, UBN juga menanggapi terkait kabar yang menyebut bahwa pihaknya memuji keberpihakan Presiden Jokowi pada ekonomi umat. Ia mengatakan, bahwa Presiden telah memiliki program kerja sendiri termasuk program ekonomi umat, menurutnya, Presiden mengaku akan memperbaiki kebijakan-kebijakan ekonominya, Untuk itu, UBN beranggapan hal tersebut bukanlah domain GNPF MUI.
“Jadi itu semua bukan domain kami, itu hak presiden. Jadi tidak ada itu pujian pujian apalagi menjilat dan tidak ada memainkan intrik. Presiden yang menyampaikan (perbaikan kebijakan ekonomi) ke kami dan kami juga telah menyampaikannya kepada wartawan kemarin (usai pertemuan),” ungkap UBN#Cristy
