SURABAYA, Beritalima.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Timur meresmikan Rumah Aspirasi, sebagai wadah penyerapan dan penyaluran suara rakyat dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, dan pelayanan publik.
“Ya, secara simbolik ini adalah manifestasi dari fungsi partai dalam mengartikulasikan suara rakyat. Rumah Aspirasi merupakan bagian dari fungsi-fungsi kepartaian,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Ali Mufti, saat peresmian di Surabaya, Sabtu (25/10/2025)
Ali menjelaskan bahwa Rumah Aspirasi sudah berfungsi sebelum peresmian, karena telah menjadi tempat pelaksanaan berbagai agenda politik dan sosial partai.
Menurutnya, Golkar sebagai partai, memiliki peran menjaga nilai-nilai Pancasila serta keterbukaan terhadap seluruh lapisan masyarakat.
“Golkar adalah partai yang terbuka dan menjaga Pancasila. Nantinya, pengelolaan Rumah Aspirasi akan diatur oleh ketua fraksi,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, sekitar 300 pengemudi ojek daring turut hadir memeriahkan peresmian. Ali menyebut, banyak persoalan yang dihadapi para pengemudi, seperti keselamatan kerja, tarif, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Golkar siap membantu melalui pelatihan dan dukungan pemberdayaan agar para ibu-ibu ojek daring bisa berdaya di sektor UMKM dan industri rumah tangga,” tuturnya.
Ali menambahkan, inisiatif pendirian Rumah Aspirasi juga akan diterapkan di tingkat DPD kabupaten/kota agar lebih dekat dengan masyarakat.
“Kami sudah instruksikan seluruh DPD kabupaten/kota membuka Rumah Aspirasi dan menatanya dengan baik. Fraksi-fraksi akan ikut menjaga agar tempat ini menarik di mata publik,” ujarnya.
Menurut dia, Rumah Aspirasi Golkar Jatim merupakan yang pertama di Indonesia, sebagai hasil inisiatif Sekretaris Jenderal Partai Golkar.
“Inisiatif ini kami percepat sebagai respons terhadap dinamika kehidupan rakyat, termasuk persoalan ojek daring dan pelaku UMKM,” tukasnya
Ia memastikan setiap aspirasi yang diterima akan dikawal secara serius.
“Insya Allah kami kawal, karena ini urusan rakyat. Memperjuangkan aspirasi rakyat adalah kewajiban, sesuai sumpah jabatan anggota DPR,” pungkasnya.(Yul)
