Beritalima.com ( Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengumumkan kebijakan baru terkait penghapusan sistem barcode dalam penyaluran BBM bersubsidi di SPBU. Keputusan ini ia sampaikan dalam pidato perdananya usai dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Paripurna Istimewa di DPR Aceh, Rabu (12/2/2025).
Dalam pidatonya, Mualem menegaskan bahwa dirinya dipilih untuk mempermudah kehidupan masyarakat, bukan malah menyulitkan. Salah satu langkah awal yang diambil adalah menghapus kebijakan penggunaan barcode yang selama ini diterapkan dalam pembelian BBM subsidi jenis solar dan Pertalite.
“Mulai hari ini, semua SPBU di Aceh tidak lagi menggunakan barcode. Saya mohon ini digarisbawahi. Siapa saja yang ingin mengisi BBM, silakan, tidak ada masalah lagi,” ujar Mualem yang disambut tepuk tangan meriah dari para tamu undangan.
Menurutnya, kebijakan barcode yang diterapkan sebelumnya tidak memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Justru, aturan tersebut menimbulkan banyak keluhan dan keresahan di lapangan. Mualem mengaku telah meninjau langsung kondisi di SPBU dan melihat banyak warga yang mengalami kesulitan akibat sistem barcode ini.
Ia juga mengungkapkan bahwa adanya kebijakan barcode sempat menimbulkan ketegangan di beberapa daerah. Bahkan, ada insiden di mana masyarakat berencana membakar SPBU karena merasa dipersulit dengan aturan tersebut.
Mualem menyampaikan bahwa keputusannya ini juga telah dikomunikasikan kepada Mendagri Tito Karnavian dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang turut hadir dalam acara pelantikannya. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil demi kepentingan rakyat Aceh.
“Saya sudah melihat langsung di lapangan, kebijakan barcode ini tidak ada manfaatnya. Pemasangan stiker dan sistem pendataan hanya menambah beban masyarakat,” ujarnya didampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah Dek Fadh.
Ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan berfokus pada kebijakan yang benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat Aceh. Menurutnya, menghapus barcode di SPBU adalah salah satu cara untuk meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan BBM subsidi.
Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama bagi nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil yang selama ini mengandalkan BBM subsidi untuk kelangsungan usaha mereka.
Mualem juga meminta agar pihak terkait, termasuk pengelola SPBU, segera menyesuaikan dengan kebijakan baru ini. Ia menginstruksikan agar distribusi BBM tetap berjalan dengan lancar tanpa hambatan teknis akibat penghapusan sistem barcode.
Kendati demikian, pemerintah Aceh akan tetap mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Mekanisme pengawasan baru akan disiapkan guna memastikan BBM subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Masyarakat Aceh pun menyambut baik keputusan ini. Banyak warga yang berharap kebijakan ini dapat mengakhiri kesulitan yang selama ini mereka hadapi saat mengisi BBM bersubsidi di SPBU.
Dengan kebijakan ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Ia berjanji akan terus mengambil langkah-langkah yang berpihak pada rakyat dan memastikan kebijakan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.(**)
