SURABAYA, beritalima.com | Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membahas Indeks Pengurangan Resiko Bencana, yang merupakan salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rancangan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2019-2024. Orang nomor satu di Jatim ini ingin mendapatkan parameter terukur untuk IKU tersebut agar implementatif.
“PERDA RPJMD sudah ditandatangani oleh DPRD dan Gubernur, dan sudah dikirim ke Mendagri. Harapannya, setelah dari Mendagri, kami ingin melakukan breakdown, terhadap IKU, terutama tentang Indeks Pengurangan Resiko Bencana,” kata Gubernur Khofifah saat ditemui wartawan usai menerima Kepala BNPB Pusat, Doni Monardo di Gedung Negara Grahadi, Kamis (11/7).
Gubernur Khofifah mengatakan, indeks pengurangan resiko bencana tersebut merupakan hal baru,. Karena itu, wanita yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial RI ini ingin memaksimalkan parameter-parameter terukur terkait indeks pengurangan bencana.
“Kita sedang hunting berbagai referensi terkait indeks tersebut untuk bisa memaksimalkan Renstra dan RKPD yang kami susun berseiring dengan pembahasan RPJMD. Kami ingin mendapat masukan dari BNPB, pakar, dan pihak yang berkompeten lainnya. Kita ingin mem-break down parameter-paramater itu secara lebih spesifik, baik regional provinsi, maupun lokal,” katanya.
Dengan adanya parameter-parameter yang terukur tersebut, lanjut Gubernur Khofifah, diharapkan dapat memberikan edukasi maupun pemahaman kepada masyarakat, khususnya terkait bencana alam. Salah satu tujuannya, masyarakat dapat lebih siap, melakukan langkah antisipasi, serta bisa terselamatkan jika terjadi bencana alam di tempat tinggal mereka.
“Jadi, nanti parameternya akan jelas, parameter pengurangan resiko bencana seperti apa, peran individu keluarga dan masyarakat seperti apa, peran Pemkab/kota seperti apa, dan Pemprov mengintervensinya seperti apa? Ini semua jelas dan terukur,” jelasnya.
“Kemudian, masyarakat jadi lebih paham, ini lho hasil penelitannya, di titik ini ada sesar, berarti ada gerakan tanah yang mendorong keatas, nanti patahannya disini, dan sebagainya,. Hal ini sudah terpetakan oleh pakar geologi dari UGM yang telah melakukan penelitian di beberapa titik di Jawa Timur” imbuh gubernur wanita pertama di Jatim ini.
Gubernur Khofifah menambahkan, pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada bulan April lalu. Dimana, Kepala BNPB telah menyampaikan terkait antisipasi gerakan patahan bumi yang bisa terjadi di beberapa wilayah di Jatim.
“BNPB dan tim.pakar geologi ini sudah pernah ke Sumatera Selatan, ternyata disalah satu area strategis diketahui ada potensi patahan bumi yang bisa menjadi sumber gempa, lalu titik tersebut dikasih tanda dengan patok bahwa disitu ada patahan bumi yang berpotensi gempa. Nah, disini juga ada titik-titik itu, saya tiap hari mendapat update, terjadi gempa dimana, berapa km kedalamannya, berapa skala richter, dan lainnya,” tambahnya.
Diwawancarai secara terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengatakan, salah satu tujuan kedatangannya adalah untuk menyampaikan kepada Gubernur Khofifah, bahwa keesokan paginya, Jumat (12/7), rombongan dari BNPB dari Jakarta akan melakukan serangkaian kegiatan di Jatim yang dipusatkan di Banyuwangi.
“Salah satu aktivitas yang akan dilakukan adalah melepas tim ekspedisi desa tangguh bencana (Destana), kenapa kami pilih Banyuwangi? Karena pada tahun 1994 yang lalu, pernah terjadi gempa dan tsunami di Banyuwangi dengan korban jiwa yang sangat banyak, yakni lebih dari 250 jiwa.” katanya.
Karena itu, lanjut Kepala BNPB Doni, pihaknya ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat supaya tidak lupa peristiwa ini, karena ada kemungkinan potensi gempa tersebut terjadi kembali. Diharapkan, masyarkaat lebih waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi akibat gempa maupun tsunami.
Ekspedisi Destana 2019, lanjutnya, bukan hanya di Banyuwangi, tapi meliputi seluruh desa yang ada di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa, yang berakhir di Provinsi Banten. Di Indonesia, terdapat sebanyak 5.744 desa yang rawan terhadap tsunami, dari jumlah tersebut, 584 desa diantaranya ada di selatan Jawa.
“Daerah yang termasuk prioritas bukan hanya dikunjungi, tapi juga akan kami berikan edukasi kepada penduduk, dan sekalian memberikan pola-pola kesiapsiagaan atau mitigasi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika terjadi bencana, mereka harus tahu bagaimana cara menyelamatkan diri,” lanjutnya.
Kepala BNPB Doni mencontohkan, jika ada gempa besar, yang bisa dirasakan oleh penduduk sekitar 30 detik, maka kurang dari tiga menit, tanpa ada peringatan dari alarm atau sirine, penduduk diharapkan segera meninggalkan daerah yang rendah ke tempat yang tingginya sekitar 30 meter.
“Jadi gampang mengingatnya, 30 detik, kurang dari 30 menit, harus menuju ke tempat yang tingginya 30 meter,” pungkasnya. (rr)
