KUPANG, beritalima.com – Pilkada serentak tahap 3 dipastikan akan berlangsung di Nusa Tenggara Timur 2018 mendatang. Ada 10 kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di NTT.
Setelah beberapa kali dilakukan pembahasan dengan TAPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, akhirnya Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau anggaran untuk pengaswasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018 mendatang. Alokasi anggaran pengawasan untuk Bawaslu Provinsi NTT sebesar Rp 122,3 miliar lebih.
Acara penandatanganan NPHD berlangsung di Ruang Rapat Gubernur, Senin (16/10). Turut hadir menyaksikan pendandatanganan NPHD tersebut, yakni Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) NTT, Hali Lanan Elias, Anggota Bawaslu NTT, Jemris Fointuna dan Baharudin Hamzah serta undangan lainnya.
Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, pengawasan sangat diperlukan dalam rangka menciptakan adanya Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang demokratis dan berkualitas. Untuk itu, lanjut Gubernur demi kepentingan bersama maka pengawasan secara koordinatif dengan Bawaslu kabupaten dan kota di NTT.
“ Kita harus selalu menjaga agar daerah ini aman, melalui penyelenggaraan pemilukada yang lancar dan sukses. Karenanya, Bawaslu diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik – baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertangunggjawabkan pengelolaan keuangan anggaran secara transparan”, katanya.
Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi NTT yang telah mengalokasikan anggaran pengawasan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT melalui penandatanganan NPHD.
“ Kami akan melaksanakan tugas pengawasan dengan baik demi terwujudnya pemilukada di NTT secara lancar dan sukses”, kata Thomas Djawa.
Untuk diketahui, penandatanganan NPHD pelaksanaan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 antar Pemprov NTT dengan KPU NTT juga telah dilakukan pada 24 Agustus 2017 lalu, dengan jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 318,5 miliar lebih. (L. Ng. Mbuhang)
