Gubernur Khofifah Ingin Tingkatkan Kerjasama dengan RRT
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keinginannya untuk membangun kerjasama dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang lebih kuat dan luas. Salah satu kerjasama tersebut diantaranya bidang pertanian, pendidikan dan Infomasi Teknologi (IT).
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama yang lebih kuat, luas dengan Pemerintah RRT terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan,” ungkapnya saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) RRT Xiao Qian, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (12/3).
Keinginan untuk membangun kerjasama dengab Pemerintah RRT karena mengingat negara tersebut sangat mumpuni di bidang teknologi pertanian, pendidikan vokasi, pengentasan kemiskinan, koperasi, serta dunia IT.
Lebih lanjut dipaparkan, bahwa saat ini kemiskinan tertinggi di Jawa Timur berada di pedesaan. Sehingga perlu untuk segera dilakukan tindakan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni lewat pemberdayaan kaum perempuan. Salah satunya dengan cara mengelolah tanah pertanian yang tidak seberapa luas untuk ditanami bunga mawar dan bunga anggrek.
Pilihan tersebut dinilai karena semakin menyusutnya lahan pertanian di Jawa Timur. Sehingga apabila ditanami padi hasilnya kurang dapat mengungkit perekonomian keluarga di pedesaan.
“Selain itu, kondisi suhu udara di pedesaan yang sangat mendukung untuk ditanami bunga mawar dan anggrek, serta pangsa pasar untuk komoditas kedua tanaman tersebut di Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya cukup besar,” paparnya.
Sementara di bidang pendidikan, saat ini kondisi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibanding Sekolah Menengah Umum (SMU) 70 persen : 30 persen. Walaupun demikian masih ada kendala yaitu belum tersedianya balai latihan kerja yang berakibat lahirnya banyak pengangguran terbuka berasal dari lulusan SMK dengan jumlah cukup tinggi.
Untuk menyelesaikan permasalahan SMK, Gubernur Khofifah berharap ada kerjasama bidang pendidikan vokasi dalam bentuk SMK pengampu. “Dengan sistem pengampu diharapkan ada transformasi ilmu pengetahuan, ada tutor yang mengajari keahlian sesuai dengan minat siswa,” jelasnya.
Dengan sistem tersebut, jelas Gubernur Khofifah, diharapkan siswa sudah dapat menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga akan mengurangi angka pengangguran terbuka di Jawa Timur.
Gubernur Khofifah juga berharap agar Startup Ali Baba Group yang didirikan oleh Jack Ma dapat berinvestasi di Jawa Timur yang tentunya akan disambut oleh kaum milenial di Jatim yang jumlahnya mencapai 41 persen dari penduduk Jatim.
“Bonus demografi saat ini telah terjadi di Jatim, Starup Ali Baba diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi kaum milenial,” harapnya.
Masih menurut Gubernur Khofifah, koperasi di RRT dinilai maju dengan pesat. Hal tersebut dapat pula dilakukan kerjasama dengan Pemprov. Jatim mengingat saat ini koperasi wanita cukup besar jumlahnya hingga 80 ribu kopwan. Apabila ada kerjasama, diharapkan kopwan yang ada akan mengalami peningkatan produksi dan kualitas.
Sementara itu Duta Besar RRT Xiao Qian menyampaikan, bahwa Indonesia saat ini berada dalam jalur yang kondusif dan ekonomi berkembang dengan stabil. Terutama dengan dibangunnya infrastruktur yang manfaatnya akan bisa dirasakan pada lima tahun mendatang.
“Jawa Timur mempunyai potensi cukup besar terutama dalam jumlah penduduk serta letak geografis yang sangat strategis. Sehingga memainkan peranan penting di Indonesia. Potensi-potensi yang ada masih banyak yang bisa dikembangkan,” jelasnya.
Menurutnya, sistem Sister Province yang pernah dilakukan bisa dipertahankan, dilanjutkan dan ditingkatkan. Untuk pengentasan kemiskinan yang perlu dilakukan menurutnya agar pemerintah harus menetapkan standar layak hidup. Tidak perlu terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
“Standar harus memenuhi kebutuhan dasar hidup yaitu sandang, papan dan pangan,” jelasnya.
Pengentasan kemiskinan juga harus tepat sasaran. Yang terpenting harus mendorong untuk swasembada atau hidup mandiri dan berkelanjutan. Dan yang tidak boleh dilupakan harus ada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. (rr).
