SURABAYA, beritalima.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akan menggandeng organisasi-organisasi wanita yang ada di Jatim untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam menangani berbagai permasalahan sosial. Harapannya, dengan melibatkan organisasi wanita maka permasalahan sosial mampu diselesaikan hingga akar rumput.
“Dalam menangani kompleksitas masalah sosial, tentunya kami memiliki keterbatasan jangkauan. Kami melihat ibu-ibu punya akses yang lebih dekat ke masyarakat terutama dalam kesehariannya,” katanya saat acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Jawa Timur dengan Tujuh Organisasi Wanita di Jatim, bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (8/3) malam.
Ketujuh organisasi wanita tersebut adalah Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Jatim, PW Aisyiyah Jatim, PW Fatayat NU Jatim, Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jatim, Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jatim, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jatim, dan Pimpinan Wanita Katolik RI DPD Jatim.
Menurut Gubernur Khofifah, hulu berbagai masalah sosial adalah masih banyaknya masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat secara resmi. Sehingga, mereka tidak bisa memiliki Kartu Keluarga (KK) yang menyebabkan anaknya tidak memiliki akte kelahiran. Hal ini mengakibatkan mereka tidak bisa mendapatkan atau terdaftar dalam program sosial pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga Program Keluarga Harapan (PKH).
Untuk itu, ia mengajak ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi wanita untuk secara maksimal ikut menyisir masyarakat yang belum memiliki persuratan administrasi kependudukan resmi.
“Kemiskinan terjadi turun temurun karena ada masalah di hulu yang tidak terselesaikan. Apalagi kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dari perkotaan. Menyisir masalah kependudukan ini menjadi bagian dalam menyelesaikan kemiskinan dari hulunya,” kata orang nomor satu di Jatim ini.
Ditambahkannya, dengan melibatkan organisasi wanita maka pembagian segmennya akan lebih jelas dan efektif. Misalnya, masalah ekonomi perempuan melibatkan IWAPI, posyandu dengan PKK, kemudian masalah konseling perempuan dan anak bisa melibatkan Muslimat, Fatayat, Aisyiyah maupun Nasiyatul Aisyiyah.
Selain masalah sosial, lanjutnya, berbagai masalah mendasar seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian serius Pemprov Jatim dalam menggandeng organisasi wanita. Di bidang kesehatan, dengan mengeliminir penderita stunting, diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim akan terus meningkat. Hal ini karena stunting berkaitan dengan perkembangan otak atau kecerdasan. Sedangkan di bidang pendidikan, organisasi wanita diharapkan mampu ikut menyisir masyarakat yang belum mengikuti program kejar paket.
Lebih lanjut menurutnya, era revolusi industri 4.0 dan perkembangan teknologi saat ini dapat menjadi dampak buruk bila tidak diantisipasi. Menurutnya disinilah peran ibu-ibu dibutuhkan dalam mendidik anaknya agar tidak terlena dan teralienasi dari lingkungannya karena gawai atau gadget.
“Jangan sampai anak-anak terlena dengan dunia maya sehingga dengan dunia nyata berjarak. Bila ini tidak dikendalikan maka silaturahmi bisa berkurang, Tanya kabar orang tua cukup lewat pesan singkat. Nilai-nilai hormat pada orang tua ini harus terus dibangun,” katanya.
Di akhir, Gubernur Khofifah berharap melalui penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama ini dapat terbangun strong partnership antara Pemprov Jatim dan organisasi wanita di Jatim.
“Semoga kerjasama ini sebagai bagian upaya penguatan perempuan untuk meningkatkan layanan yang menyentuh lini bawah terutama kaum perempuan, serta mampu memberikan perlindungan kepada kaum perempuan secara maksimal,” katanya sembari menambahkan ke depannya akan menambah kerjasama dengan organisasi wanita yang lain.
Sebelumnya, Ketua PW Muslimat NU, Nyai Hj. Masruroh Wahid mengatakan, sesuai sabda Rasulullah SAW, wanita adalah tiang negara. Jika perempuannya baik maka negaranya baik. Ia berharap melalui penandatanganan kerjasama ini, Provinsi Jatim menjadi provinsi yang maju, sejahtera dan makmur karena perempuan Jatim adalah perempuan yang hebat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jatim, Dr. Rahayu, SH, M.Si mengatakan, wanita memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Untuk itu, ia berharap pelaksanaan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi bagi pembangunan Jatim.
“Kerjasama ini nantinya secara teknis akan dibicarakan oleh masing-masing OPD. Semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik sehingga perempuan di Jatim lebih tangguh dan mandiri,” katanya.
Perjanjian kerjasama tersebut berlangsung antara dengan tujuh organisasi tersebut dengan beberapa OPD di lingkungan Pemrov Jatim, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jatim tentang pemberdayaan, pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak.
Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif bidang kesehatan masyarakat, Dinas Sosial Provinsi Jatim tentang kerjasama bidang kesejahteraan sosial, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jatim tentang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan potensi anak untuk mendukung pembangunan daerah. Juga, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jatim tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jatim. (rr)
