SURABAYA, beritalima.com – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo berkomitmen untuk terus mengawal Pancasila dan siap menindak tegas siapapun yang mencoba melanggar atau menolak Pancasila, serta yang mencoba memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya Soekarwo, Gubernur Jawa Timur akan terus mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika agar selalu menjadi bagian dalam pandangan hidup berbangsa dan bernegara, serta sebagai konstitusi atau Undang-Undang yang berlaku di Indonesia”
Komitmen itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat diwawancarai wartawann seusai Upacara Hari Lahir Pancasila Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 yang mengambil tema “Saya Indonesia, Saya Pancasila” di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/6).
Pakde Karwo mengatakan, Pancasila adalah konstitusi NKRI. Pancasila merupakan pandangan hidup, kemudian menjadi filosofi negara ini. Karena itu, pembentuk undang-undang memasukkannya dalam Pembukaan UUD 1945. Jadi siapapun yang melanggar Pancasila, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Pancasila, lanjut Pakde Karwo, dilahirkan melalui sebuah proses yang panjang yang diinisiasi oleh para founding fathers bangsa ini. Diawali dengan rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Soekarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan Final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.
“Pancasila lahir dari kultur bangsa kita yang Bhineka Tunggal Ika, kemudian sepakat bahwa lima sila didalamnya adalah bagian dari keyakinan beragama dan kultur, salah satunya musyawarah mufakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kesepakatan budaya menjadi kesepakatan politik atau konstitusi” lanjutnya.
Jatim Siapkan Perda Ketaatan terhadap Konstitusi
Guna memperkuat ketaatan terhadap konstitusi negara, Pakde Karwo mendukung langkah DPRD Jatim yang saat ini sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang ketaatan terhadap konstitusi negara. Mekanisme penyusunan Perda tersebut adalah lewat Focus Group Discussion (FGD).
Dalam FGD itu, DPRD Jatim juga mengundang pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI dan Polri untuk menyatukan persepsi membendung paham anti Pancasila. “Pembentukan perda manjadi langkah penting untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila” kata Pakde Karwo.
Diharapkan melalui FGD tersebut akan diperoleh masukan-masukan, langkah konkrit dan kesepahaman yang agar kerukunan antar warga masyarakat tidak terganggu, ketenteraman dan ketertiban umum terwujud, serta tidak terjadi diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras antar golongan dan gender.
Presiden Ajak Seluruh Pihak Jaga Pancasila
Dalam sambutan yang dibacakan Pakde Karwo, Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk menjaga Pancasila. Peran aktif dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, swasta, pers, guru, netizen, TNI dan Polri dan seluruh komponen masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga Pancasila.
Pentingnya menjaga Pancasila,lanjut Pakde Karwo, karena saat ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami banyak tantangan dan ujian. Terdapat pandangan dan tindakan yang mengancam kebhinekaan dan keikaan kita. Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditingkatkan
“Ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila, kemudian ditambah penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan berita palsu (hoax). Kita perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui radikalisme, konflik sosial, dan terorisme. Kita bisa menghindarinya dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhineka Tunggal Ika” katanya.
Masih menurut Jokowi, komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila sudah jelas dan kuat. Diantaranya mellaui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-.
“Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu-membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Mari satukan hati, pikiran, dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan. Kita kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong dan toleran demi kemajuan Indonesia” pungkasnya.
Upacara pada hari itu dihadiri oleh istri Gubernur Jatim, Dra. Hj. Nina Kirana Soekarwo, Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf beserta istri, Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi beserta istri, Ny. Hj. Chairani Yuliati Akhmad Sukardi, S.Sos, Wakil Ketua DPRD Jatim, Sunario, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, serta para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.
Sementara pasukan upacara terdiri dari 1 Unit Korps Musik Satpol PP Pemprov Jatim, 1 kompi Taruna AAL, 1 kompi gabungan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, 1 kompi Polri, 1 kompi KOPRI PNS Pemprov Jatim, 1 kompi mahasiswa gabungan, 1 pleton organisasi kepemudaan bela negara, 1 pleton Tagana,1 pleton anggota Paskibra Jatim, 1 kompi SMK Ipiems Surabaya, 1 kompi SMA Hang Tuah Surabaya, dan 1 kompi Pramuka Kwarda Jatim. Para pasukant tersebut dibawah komando komandan upacara, Letnan Kolonel (Kes) Wahyudi Purnomo, S.Pd (Kepala Seksi Keamanan Pertahanan & Pangkalan Lapangan Udara Surabaya). (Rr)
