SURABAYA, beritalima.com – Pemerintah Pusat telah meletakkan sulosi terhadap prioritas pertumbuhan, karena pada saat-saat krisis ini yang menjadi permasalahan kita adalah tinggal di investasi dan dorongan untuk furtasing power keluarga untuk konsumsi. Jadi konsumsi ini menjadi mesin kesejahteraan, karena dengan konsumsi maka industry akan jalan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat
Pernyataan tersebut disampaikan Pakde Karwo, seusai memberikan paparan acara Sosialisasi Kepastian hukum bagi investor yang akan menanamkan modal di Indonesia atau di Jatim yang diadakan BKPM bekerjasama dengan Polri/Polda jatim di Hotel Bumi Surabaya, Senin (7/11).
Menurut Pakde Karwo, konsumsi menjadi penting karena bisa menjadi mesin kesejahteraan. Tapi ada hal yang lebih penting lagi adalah industry, karena industry dituntut harus bisa tumbuh lebih cepat dari pada kemampuan APBN dan APBD terhadap penerimaan kasnya. “ Jadi APBN bisa kecil, tapi masyarakat harus bisa lebih giat dan lebih banyak maka APBN yang kecil tersebut akan tertutup karena ekonomi masyarakatnya tumbuh dari investasi,” jelasnya.
Untuk itu, tambahnya, pertemuan ini menjadi sangat penting karena memberikan kepastian jaminan terhadap pelaksanaan oleh aparat keamanan. Ini menjadi sangat penting. Dan hal ini merupakan Government garantie terhadap proses investasi. Kepastian jaminan berusaha, ketersediaan lahan/tanah, kepastian biaya dan waktu serta kepastian keamanan bagi calon investor di Indonesia.
Selain kepastian tanah, biaya dan waktu, kepastian ketersediaan listrik atau PLN juga sangat menentukan, karena listrik menjadi sangat penting untuk dunia usaha. Untuk itu, tambahnya, kalau mau ada pemadaman listrik hendaknya pihak PLN jauh- jauh hari sudah memberikan surat pemberitahuan ke perusahaan. Tujuannya agar perusahaan tidak dirugikan. Juga masalah amdal juga menjadi penting bila lokasi usahanya diluar areal industrial park.
Sebelum mengakhiri, Pakde Karwo minta, agar dialog atau sosialisasi seperti ini harus terus menerus dilakukan, karena dengan dialog maka hasinya akan diputuskan olek pembuat kebijakan. Dan pemerrintah pusat telah mengambil langkah bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu adalah lewat pertumbuhan investasi. Tapi kalau inflasi itu mempertahankan tentang kemampuan daya beli ditambah pertumbuhan.
Kalau untuk masalah menurunnya UKM Jatim saat ini, lanjutnya, itu bukan dikarenakan produksi ataupun biaya. Tapi dikarenakan oleh menurunnya daya beli masyarakat di luar provinsi Jawa Timur.. (**).
