Guna melakukan kanalisasi atau memetakan berbagai masalah secara fokus sesuai bidangnya, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengumpulkan para Bupati/Walikota di wilayah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Madiun, bersama dengan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Dengan begitu, setiap permasalahan dapat dibahas dan dicari solusinya secara strategis dari pendekatan kewilayahan.
“Pertemuan ini menjadi pintu masuk untuk menyambungkan pikiran-pikiran produktif dan konstruktif sehingga hasil rapat ini akan dibawa ke ratas untuk mencari solusi lebih dalam lagi,” kata Gubernur Khofifah saat memimpin Rapat Kerja (Raker) Bersama Bupati/Walikota se-Bakorwil Madiun di Kantor Bakorwil I Madiun, Kamis (28/3).
Menurutnya, pembangunan berbasis kewilayahan ini sebagai upaya menajamkan dan fokus terhadap program yang bisa memberi nilai tambah baik secara ekonomi, jejaring, dan konektivitas. Dengan bertemunya para kepala daerah maka antara satu kab/kota dengan kab/kota lainnya dapat saling mengenali produk unggulan dan kebutuhan mereka.
“Misal di Kediri ada kebutuhan jembatan dengan bertemu begini kita jadi tahu. Provinsi juga bisa memetakan dan kemudian mem-breakdown masalah secara detail termasuk ada bantuan keuangan dari pemprov ke daerah seperti Bosda Madin dan SMA/SMK gratis Juli mendatang,” katanya.
Berbagai masalah yang dibahas dalam raker kali ini diantaranya masalah kesehatan, pendidikan, sosial hingga lingkungan hidup. Di bidang lingkungan hidup salah satu yang menjadi fokus adalah soal sampah popok bayi di sungai.
“Ada kepercayaan dan persepsi masyarakat bahwa popok yang dibuang ke sungai akan membuat bayi lebih adem, bila dibakar maka bayi menjadi panas. Masalah seperti ini harus diselesaikan secara kultural melibatkan kader PKK atau posyandu di daerah,” katanya.
Yang membahayakan, lanjutnya, beberapa ikan yang mengapung di Sungai Brantas ternyata di dalam tubuhnya ada 80 persen kandungan gel dari popok bayi. Khawatirnya, bila dikonsumsi relatif sering akan menjadi sel kanker.
“20 persen ikan yang mengapung juga kondisinya interseks, tidak jantan atau betina. Bila dikonsumsi dalam jumlah massif bisa membahayakan. Bagaimana harapan orang tua hidup sehat dengan makan ikan ternyata dalam tubuh ikan ada zat yang tidak sehat dikonsumsi,” katanya.
Pemprov Jatim, lanjutnya, saat ini terus fokus pada penurunan angka kemiskinan terutama di pedesaan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurutnya, tingkat kemiskinan Jatim saat ini tercatat sebesar 10,85 persen, dimana kemiskinan di pedesaan sebesar 15,2 persen dan kemiskinan perkotaan sebesar 6,9 persen. Sementara itu berdasarkan data BPS tahun 2017, IPM Jatim masuk ranking 15. Angka ini termasuk terendah di Pulau Jawa.
“Kami ingin ketimpangan ini dikurangi, terutama di desa. Kita bisa memetakan apa yang bisa dilakukan oleh kab/kota dengan memaksimalkan efektifitas dana desa,” katanya.
Gubernur Khofifah mengatakan, masalah lain yang ada di Wilayah Mataraman ini adalah masih banyaknya tenaga kerja tidak terlatih atau unskill labour yang bekerja ke luar negeri seperti Hongkong dan Taiwan. Sehingga ke depan perlu ditingkatkan lagi keahlian yang dimiliki terutama para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini.
“Perlu adanya penguatan pendidikan vokasi, pastikan SMK terpayungi oleh laboratorium atau BLK yang cukup, sehingga lulusannya memiliki skill,” katanya.
Di akhir, Gubernur Khofifah berharap kab/kota dapat mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. “Saya lihat di daerah Maospati Magetan memiliki wortel dengan kualitas impor, ini bisa dikembangkan, apalagi wortel impor harganya sangat mahal,” pungkasnya.
Turut hadir Bupati/Walikota di wilayah Bakorwil I Madiun yakni Bupati Pacitan, Bupati Ngawi, Bupati Magetan, Bupati dan Walikota Madiun, Bupati dan Walikota Kediri, Plt. Bupati Trenggalek, Kepala Bakorwil I Madiun, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (RR)
