SURABAYA, beritalima.com – Saat ini, sistem pemerintahan daerah bisa dikatakan baik apabila mampu merangkul semua pihak mulai dari DPRD, TNI/Polri, Kejaksaan Tinggi, tokoh masyarakat (tomas) dan tokoh agama (toga) serta masyarakat. Hal semacam ini dinamakan leadership collaborative dalam menjalankan sebuah pemerintahan yang baik.
Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat melantik Walikota Mojokerto, Hj. Ika Puspitasari, SE dan Wakil Walikota Mojokerto, Achmad Rizal Zakaria di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (10/12).
Dijelaskan, Walikota Mojokerto yang baru dilantik, harus mendatangi semua pihak, contohnya DPRD Kota Mojokerto. Selain sebagai ajang perkenalan dan silaturahmi, secara tidak langsung akan menjaga hubungan antara eksekutif dan legislatif. Kedua hal tersebut, apabila tidak berjalan beriringan maka pembangunan sebuah daerah tidak bisa berjalan dengan baik.
“Sebagai contoh, selama kepemimpinan saya sebagai Gubernur Jatim, hubungan antara Pemprov Jatim dengan DPRD Jatim sangat baik, sehingga Jatim bisa maju seperti ini,” ungkap Gubernur Jatim sapaan akrabnya.
Selain itu, tomas dan toga juga harus dirangkul karena menjadi bagian dari sebuah manajemen pemerintahan, yaitu tidak hanya soal struktural formal saja. Karena hubungan tersebut tujuannya agar kinerja seorang kepala daerah bisa baik.
Jadi, leadership collaborative itu sangat penting dalam sebuah pemerintahan. Sehibgga, tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah melakukan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, Walikota Mojokerto harus memikirkan visi dan misi yang kemudian disampaikan ke DPRD. Visi dan misi yang disampaikan harus sejalan dengan nasional, salah satunya juga harus konsultasi dengan Bappeda Provinsi agar bisa urut.
Di akhir sambutannya, Pakde Karwo berpesan kepada Walikota Mojokerto yang baru dilantik untuk mengurus empat urusan wajib. Yakni soal pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, serta masalah sosial. “Pemerintah harus mengurusi masalah sosial seperti kemiskinan,” ujar Pakde Karwo.
PKK Mitra Pemerintah Sejahterakan Kesehatan Keluarga
Seusai Pelantikan Walikota-Wakil Walikota Mojokerto, kegiatan dilanjutkan dengan Pelantikan Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Masa Jabatan 2018-2023 Kota Mojokerto oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Prov. Jatim Ny. Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si.
Dalam sambutannya, Bude Karwo sapaan akrab Ketua TP PKK Prov. Jatim itu mengingatkan agar TP PKK tetap menjadi mitra bagi pemerintah dalam rangka menyejahterakan kesehatan keluarga. Sebagai mitra, TP PKK harus terus mensupport apa yang dilakukan pemerintah. Apalagi peran TP PKK sangat penting dan dapat menjangkau masyarakat hingga dasawisma.
“Jangan sampai TP PKK memberatkan pemerintah,” ujarnya sambil menjelaskan berbagai pekerjaan rumah yang perlu ditangani bersama-sama dan menjadi prioritas terutama pada sektor kesehatan.
Khusus untuk terkait Dekranasda, Bude Katwo berharap agar peran Dekranasda Kabupaten Mojokerto harus bisa mendorong industri kecil, menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan pengrajin, sehingga memiliki nilai jual dan kompetitif di pasar luar dan dalam negeri. (rr)
