SURABAYA, beritalima.com- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta 57 pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXVII yang akan menjalani setahun masa orientasi di Jatim akan menciptakan budaya kerja baru yaitu birokrasi yang ‘CETTAR”.
Ia ingin para pamong praja muda itu bisa memberi warna baru untuk kinerja birokrasi yang cepat, inovatif, juga kreatif dan luwes atau tidak kaku sebagaimana menjadi stigma ASN sampai saat ini.
Hal itu disampaikan Gubernur Khofifah saat menerima 57 orang lulusan IPDN Angkatan XXVII di Gedung Negara Grahadi, Senin 3 Agustus 2020.
Secara khusus, Khofifah meminta agar lulusan terbaik dari jenjang S1 maupun D4 bisa ditugaskan di Pemprov Jawa Timur.
“Untuk bisa mendapatkan CPNS dengan input yang sudah terdidik secara terstruktur butuh waktu panjang. Maka saya sampaikan ke Pak Sekda, jika diperkenankan sepuluh orang terbaik dari PPM dari Jatim S1 dan D4 agar dapat penugasan di Pemprov. Harapannya kita akan dapatkan input ASN yang sudah terdidik secara khusus, seperti dari IPDN ini,” kata Khofifah.
Selain ditugaskan di Pemprov Jatim, nantinya para lulusan IPDN yang telah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo 29 Juli 2020 lalu ini juga akan disebar di 38 kabupaten kota di Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan ASN yang kekurangan.
“Sebanyak 57 pamong praja muda ini memang masih jauh dari pemenuhan kebutuhan kita. Di Pemprov Jatim saja tahun ini yang pensiun banyak sekali, belum yang di kabupaten kota,” katanya.
Oleh sebab itu ia berharap kelak akan ada perhitungan yang rigid secara nasional, per tahun rata-rata berapa kebutuhan pamong praja muda di kabupaten kota maupun provinsi.
Sehingga bisa dijadikan acuan nantinya untuk penerimaan calon pamong praja muda baru serta pembagian proporsi penempatan tugas para lulusan IPDN di tahun yang akan datang.
“Tentunya nanti sambil disesuaikan juga kapasitas kampusnya,” ucapnya.
Mantan Menteri Sosial RI itu pun meminta abdi negara tak lelah membangun suatu inovasi dan kreasi yang berguna bagi bangsa dan negara.
“Abdi negara apabila bisa berinovasi maka bisa menjadi lokomotif penggerak birokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkannya, abdi negara harus menapakkan kaki dan memiliki komitmen yang kuat agar bisa mewujudkan apa yang dicita citakan,” ujarnya.
Khofifah juga meminta agar para lulusan IPDN, apabila sudah ditempatkan di suatu dinas harus membuang egosektoral. Salah satu contohnya adalah antar instansi harus saling berbagi informasi dan bersatu, tujuannya adalah melakukan percepatan menuju Indonesia lebih baik.
Sementara itu, ke-57 lulusan IPDN tersebut berasal dari Jatim dan telah diwisuda oleh Presiden RI Joko Widodo pada 29 Juli 2020 lalu. Para abdi negara tersebut akan ditempatkan di Pemprov Jatim dan seluruh Pemkab/Pemkot se Jatim. Sebelum ditempatkan, mereka akan melaksanakan masa magang di beberapa OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (Red).
