SURABAYA, beritalima.com- Gubernur Jawa Timur? Khofifah Indar Parawansa, meminta agar Palang Merah Remaja (PMR) di Jawa Timur terus didorong dan dimaksimalkan perannya dalam memberikan penguatan bagi Palang Merah Indonesia (PMI) di berbagai kegiatan kemanusiaan dan kepedulian, terutama di kalangan remaja.
PMR ini sendiri merupakan wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI, yang sebagian besar terdapat di sekolah-sekolah. PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaan, siaga bencana, serta mempromosikan dan mensosialisasikan prinsip dasar gerakan palang merah terutama di kalangan remaja.
”Kami ingin menjadi bagian yang terus memberi penguatan PMI terutama pengembangan PMR. Kami di Disbudpar Jatim punya Raka Raki, saya rasa mereka dengan sukacita dan senang bila dilibatkan dan diberi kesempatan menjadi bagian yang diberikan mandat dan amanat membawa misi kemanusiaan menjadi duta PMR,” kata Khofifah saat menghadiri acara Musyawarah Provinsi (Musprov) PMI Jawa Timur Tahun 2020 di Gedung BK3S Jatim, Jalan Tenggilis Mejoyo Surabaya, Selasa 17 November 2020.
Menurutnya, keterlibatan para duta kemanusiaan melalui PMR ini menjadi penting karena misi kemanusiaan dan PMI adalah borderless. Artinya, pertolongan kemanusiaan tidak memandang agama, suku, pekerjaan, maupun strata sosial apapun. Tidak hanya itu, melalui PMR, semangat nasionalisme, toleransi dan moderasi para remaja bisa terus ditingkatkan.
“PMI ini borderless, lintas profesi, lintas suku, agama, dan sebagainya. Dan proses membangun Indonesia melalui heterogenitas dan kebhinekaan di PMI ini sudah teruji selama 75 tahun. Oleh karena itu pembibitan mulai dari PMR menjadi sangat penting,” katanya.
Khofifah mengatakan, orang-orang yang mengabdikan dirinya melalui PMI ini adalah orang-orang luar biasa yang memberikan sodaqoh energi, pikiran dan amal jariyah. Ini akan menjadi referensi kemanusiaan yang besar maknanya.
“Kalau orang tahu bahwa ini adalah ladang amal jariyah, maka pasti banyak orang ingin bersama-sama ikut PMI, untuk itu bagaimana PMI dan PMR ini disiapkan lebih kuat lagi. Ruh seperti ini harus menjadi nafas dari seluruh gerak kita, seluruh perjuangan kita, bahwa ada kesalehan sosial di dalam perjuangan dan pergerakan PMI,” katanya.
Dirinya pun mengapresiasi gerak cepat dan tugas-tugas kemanusiaan yang selama ini dilakukan oleh PMI. Dimana dalam penanganan bencana, SOP bagi PMI kabupaten/kota tempat bencana, paling lambat enam jam setelah terjadi bencana relawan PMI sudah sampai lokasi.
“Kecepatan memberikan layanan ini menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat, terutama ketika terjadi bencana alam dan masalah-masalah kemanusiaan yang lain. Tentunya kita semua ingin berjalan baik tidak ada bencana. Dengan topografi wilayah di Indonesia termasuk di Jawa Timur yang bermacam-macam misal sekarang misalnya musim hujan potensi longsor, banjir, maka kehadiran PMI di lini paling bawah itu menjadi sangat penting,” ungkapnya.
Selain memberikan penguatan bagi PMR, dalam pelaksanaan Musprov ini, Khofifah memberikan usulan program PMI terkait peta kebencanaan di Jatim. Adanya peta ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru penyampaian informasi ini menjadi bagian dari diseminasi informasi yang harus bisa mengikuti derajat kesepahaman masyarakat di lini-lini tertentu.
“Waktu saya ke Pacitan beberapa waktu lalu, Pak Bupati cerita bahwa info potensi tsunami yang tersiar sampai dua puluh meter diikuti gempa di pesisir selatan Pulau Jawa sempat membuat masyarakat di sekitar pantai gelisah. Ini jadi gambaran bahwa bagaimana informasi ini terdiseminasi dengan kuat sampai ke bawah. Untuk itu informasi ini jangan sampai membuat ketakutan berlebih, tapi bagaimana membangun kewaspadaan dengan menyiapkan early warning system secara online,” tuturnya.
Untuk itu, ia meminta PMI dapat membantu menyiapkan format-format peta siaga bencana tersebut sesuai dengan topografi wilayah serta karakter masyarakat di daerah tertentu. Nantinya, program ini dapat diintegrasikan dan disinergikan dengan program-program BPBD Provinsi Jatim.
“Kami harap melalui Musprov ini, program PMI di lima tahun ke depan dapat terus terbangun sinergi dan koordinasi dengan berbagai OPD terkait di Pemprov seperti BPBD , Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan terkait penanganan bencana. Kemudian soal Raka Raki menjadi Duta PMR bisa melalui Disbudpar,” terangnya.
Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Jawa Timur, H. Imam Utomo mengatakan, amanah UU No.1 Tahun 2018 tentang kepalangmerahan menyebutkan bahwa kepengurusan PMI adalah lima tahun. Pada tanggal 19 Oktober lalu, kepengurusan PMI Jatim masa bakti 2015-2020 telah berakhir.
Untuk itu, Musprov ini dilakukan untuk menyampaikan pertanggungjawaban ketua kepada anggota di kab/kota, memilih ketua, dan menyusun rencana program PMI Jatim untuk 2021-2025.
“Dalam kepengurusan 2015-2020, kami berterimakasih dan bangga atas dukungan Pemprov Jatim yang setiap tahun mengalokasikan anggaran hibah untuk PMI,” paparnya.
Menurutnya, selama lima tahun kepengurusan periode 2015-2020, telah banyak yang dilakukan PMI Jatim baik dalam penanganan bencana dan layanan kebutuhan darah. Khusus dalam penanganan bencana, SOP bagi PMI kab/kota tempat bencana, paling lambat enam jam setelah terjadi bencana sudah sampai lokasi.
Sedangkan dalam penanganan Covid-19, PMI Jatim juga telah melakukan penyemprotan desinfektan, membagi masker, suplemen, sembako, serta memfasilitasi angkutan jenazah dengan enam ambulance milik PMI.
Dalam pelayanan darah, lanjutnya, pihaknya terus meningkatkan kualitas layanan dan jumlah darah. Saat awal pandemi, PMI Jatim sempat kesulitan mendapat pendonor sehingga jumlah relawan turun 70 persen.
“Namun dengan bantuan pengiriman surat kami kepada TNI, Polri dan PNS Pemprov akhirnya kekurangan itu dari 70 persen tinggal 30 persen. Tapi jumlah itu sudah memenuhi kebutuhan darah di Peovinsi Jatim. Sebelum pandemi stok darah biasanya berlebih, bisa kirim ke luar daerah. Untuk itu kami bertekad PMI harus hadir dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (Red).
