SURABAYA, beritalima.com – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 kepada tujuh bupati/walikota yang tidak hadir saat penyerahan DIPA pada 15 Desember lalu. Ketujuh bupati/walikota tersebut adalah Walikota Probolinggo, Bupati Tulungagung, Walikota Mojokerto, Wakil Bupati Pamekasan, Wakil Walikota Blitar, Plt. Walikota Batu dan Bupati Jombang.
“Undang-Undang kita mengatur penyerahan anggaran dari Presiden ke Menteri Keuangan kemudian Menkeu ke gubernur dan gubernur ke bupati/walikota. Merekalah otorisator keuangan,” ujar Pakde Karwo, sapaan lekatnya saat Penyerahan DIPA TA 2018 di Ruang Kerja Gubernur Jatim, Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (22/12).
DIPA, lanjutnya, bukan hanya kertas, tetapi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh krena itu, penerimaan DIPA tidak dapat diberikan kepada staf, dan diterimakan kepada wakil, jika hanya ada keperluan mendesak.
Ditambahkan, bupati/walikota sebagai otorisator keuangan untuk kemudian menyerahkan anggaran ini kepada Pengguna Anggaran, yakni Sekda di sekretariat dan Kepala OPD di setiap OPD. Ia juga meminta Bupati/Walikota untuk segera mengumpulkan Sekda dan OPD terkait penggunaan anggaran ini, digandengkan dengan anggaran APBD. “Segera setelah diserahkan bisa disiapkan lelang walaupun pelaksanaan fisik dan kontraknya mulai 1 Januari 2018,” terangnya.
Pada kesempatan sama, Pakde Karwo mengingatkan kembali enam pesan Presiden saat penyerahan DIPA 2018 di Istana Bogor pada tanggal 6 Desember lalu. Pertama, menyederhanakan segala urusan pemerintah/birokrasi. “Jatim secara sistem sudah bagus karena diatur lewat TI (Teknologi Informasi), hanya saja pungli dan pemerasan tidak diatur di IT jadi problemnya integritas,” katanya.
Pesan kedua soal sinkronisasi dan kerjasama kegiatan yang dibiayai dari APBD, APBN dan dana desa. Jatim sendiri sudah memberikan pelatihan dan diklat kepada 664 camat dan 7.722 sekretaris desa pada Tahun 2014 dan 2015 lalu. Selain itu, Pemprov Jatim lewat BPAKD memiliki klinik center pada sistem android yang bisa diakses setiap desa apabila mengalami kesulitan pembukuan.
Ketiga, melakukan perencanaan prioritas dan anggaran belanja yang fokus. Provinsi Jatim, lanjutnya, fokus pada dua hal, yakni vokasional melalui dual track strategy dan pemberian nilai tambah di proses produksi pertanian. Ia mencontohkan pemberian nilai tambah ini pada lahan seluas 2 hektar difokuskan pada saat panen dengan memberikan mesin dryer dan packaging pada petani, serta memberi pinjaman 9,6 milyar rupiah. Syaratnya, subsidi untuk pupuk dicabut.
Langkah ini dilakukan karena ia merasa gelisah 2019 inflasi lebih tinggi di pedesaan karena sebagian besar petani menjual gabah kering panen dan kemudian mereka membeli beras di perkotaan. “Kalau langkah ini dilakukan, nilai tambahnya mencapai 52 persen, sedangkan kalau pakai subsidi pupuk hanya 13 persen,” katanya.
Pesan presiden selanjutnya adalah melakukan efisiensi belanja operasional, peningkatan kualitas APBN untuk pelayanan publik, dan fokus bekerja.menghadapi Tahun 2018.
Di akhir sambutannya, Pakde Karwo mengingatkan agar uang ini dipertanggungjawabkan dengan baik dalam pelaksanaannya. Kemudian setiap kegiatan dan program agar disesuaikan dengan Konsep Nawacita dari Presiden RI.
Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti SE, AK, M Laws mengingatkan kepala daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayahnya masing-masing. Ia juga meminta Tahun 2018 mendatang setiap OPD terutama yang menggunakan DAK fisik merubah perilaku belanjanya sehingga tidak menumpuk di Triwulan IV. “Kami bekerja dengan sistem/aplikasi sehingga kalau bisa jauh sebelum waktu pelaksanaan habis bisa dimasukkan ke kami,” pungkasnya. (rr)
