SIDOARJO, beritalima.com | Untuk mengetahui secara dekat realtime kondisi cuaca, khususnya soal tingginya gelombang laut , curah hujan yang terjadi di Jawa Timur dan estimasi cuaca ekstrim, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berkunjung ke Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kelas I Juanda, Sidoarjo, Senin (2/9).
Didampingi Kepala BPBD Jatim Subhan Wahyudiono, dan Kepala Dinas ESDM Setiajid, mantan Menteri Sosial RI itu ingin melihat mekanisme kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kelas I Juanda.
Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah pun berkeinginan terbangunnya koneksitas terkait informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat baik terkait meteorologi, klimatologi maupun geofisika.
“Dengan teknologi yang dimiliki BMKG, diharapkan masyarakat bisa mengakses informasi lebih sering, realtime dan menjadi bagian dari kewaspadaan dan antisipasi bersama terhadap kondisi perubahan iklim,” ujarnya.
Dijelaskan, pada awal September sampai dengan Desember, gelombang laut berada pada posisi yang sangat tinggi. Dengan demikian, kondisi tersebut menjadi posisi bahaya bagi para masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut termasuk nelayan.
Apabila terkoneksi informasi dan komunikasi dengan BMKG, warga masyarakat yang menggunakan jalur laut dan nelayan yang akan melaut, bisa mengetahui kondisi terkini keadaan laut melalui informasi yang terupdate realtime.
“Hal ini untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi masyarakat pada umumnya, sehingga bisa dilakukan langkah preventif dan antisipatif,” ungkapnya.
Oleh karena itu dirinya meminta, agar titik-titik keberangkatan penumpang di jalur laut, teknologinya harus terkoneksi dan tersupport oleh BMKG. Tujuannya agar setiap informasi terkait kondisi laut bisa segera diinformasikan oleh BMKG kepada masyarakat.
Teknologi ini, lanjutnya, sangat dibutuhkan bagi nelayan, transportasi kapal motor, penyeberangan bagi hewan khususnya di Pulau Raas dan Sapudi. Termasuk juga untuk langkah antisipasi apabila kondisi cuaca kurang baik
“Komunikasi yang tersambung dengan BMKG bisa menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan atau kecelakaan di laut yang selanjutnya bisa dilakukan antisipasi dengan langkah pencegahan. Oleh karenanya titik penyeberangan yang belum melakukan perjanjian kerjasama dengan BMKG diharapkan segera melakukan perjanjian kerjasama . Saya juga mengharapkan kemungkinan perjanjian kerjasama antara KNKT dan BMKG di Jawa Timur. Meskipun kedua kembaga tersebut instansi vertikal dan merupakan lembaga pemerintah non kementerian, tetapi kami melihat urgensinya cukup tinggi ,” lanjutnya. (RR)
