SURABAYA, beritalima.com | Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengambil sumpah jabatan dan melantik 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelantikan yang digelar dengan undangan sangat terbatas dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat tersebut digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (15/9).
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/4297/204/2021 tanggal 14 September 2021 dan Nomor : 821.2/3583/204/2021 Tanggal 26 Juli 2021 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II).
Adapun 16 orang pejabat Eselon II yang dilantik kali ini merupakan hasil dari Seleksi Terbuka (open bidding) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim. Sementara satu orang yakni Kepala Pelaksana BPBD Jatim merupakan pelantikan susulan dari tanggal (28/7) lalu karena yang bersangkutan berhalangan hadir karena menjalani isolasi mandiri.
Turut hadir Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI purn. Istu Hari Subagyo, plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Kepala Kanreg II BKN Surabaya Heru Purwaka, serta para Kepala OPD di lingkungan Provinsi Jatim.
Ke-17 pejabat Eselon II yang dilantik yaitu Edy Tambeng Widjaja, ST, M.Si sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim, Dr. Erwin Astha Triyono, dr., Sp.PD, KPTI sebagai Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jatim, Ir. Indyah Aryani, MM sebagai Kepala Dinas Peternakan Prov. Jatim, Dr. Muhammad Isa Anshori, ATD, MT sebagai Kepala Dinas PU Sumber Daya Air, dan R. Heru Wahono Santoso, S. Sos, MM Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim.
Kemudian Imam Hidayat, S.Sos, MM sebagai Kepala Bakorwil Jember, Eddy Supriyanto, S.STP, M.PSDM sebagai Kepala Bakorwil Madiun, Ir. Budi Sarwoto, MM sebagai Kepala Bakorwil Malang, Ir. Sigit Panoentoen, M. Si sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim, Moh. Ali Kuncoro, S.STP, M.Si sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim, dan Dr. Ramliyanto, SP, MP sebagai Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim.
Selanjutnya Iwan, S.Hut, MM sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, dr. Widodo Budi Prasetyo sebagai Wadir Pelayanan Penunjang RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jatim, dr. Muhamad Rizal, MM, M.Kes dr. sebagai Direktur RSUD Karsa Husada Batu, dr. Abdul Rohim, Sp. A Wadir Penunjang Pendidikan dan Penelitian RSUD Soedono Provinsi Jatim, Endy Alim Abdi Nusa, S.IP, MM Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim, dan Drs. Budi Santosa Kepala Pelaksana BPBD Jatim.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah meminta para pejabat yang baru saja dilantik ini untuk terus mengembangkan adaptasi, inovasi, kreativitas, dan wawasan. Termasuk dalam bidang akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta kepemimpinan atau leadership.
Upaya tersebut penting dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama untuk memajukan Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi terdepan di Indonesia. Apalagi saat ini ekosistem, regulasi dan dinamika terus mengalami perubahan. Sehingga adaptasi dengan tuntutan perubahan, keharusan berinovasi, dan berkreativitas sesuai dengan program di masing-masing OPD, menjadi sangat penting.
“Proses ini akan menjadi bagian dari tapakan kita semua untuk bersama-sama bergandengan tangan memajukan Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi terdepan di Indonesia. Ini bukan utopis, ini bukan sesuatu yang bombastis. Ini adalah sesuatu yang insyaAllah dengan kompetensi dan potensi kita semua, ikhtiar kita semua, kerja keras kita semua, profesionalisme kita semua, Insya Allah bisa kita wujudkan,” katanya.
Untuk itu, sebelum SPMT turun, Khofifah meminta para pejabat tersebut sebelum bertugas sebagai pimpinan di OPD masing-masing untuk bisa mendapatkan penguatan dan wawasan lebih komprehensif tentang tugas dan tanggungjawab Eselon II. Wawasan tersebut diantaranya terkait akuntabilitas baik kinerja maupun keuangan dari narasumber yang berasal dari BPK, BPKP dan KPK.
Kegiatan penguatan dan penambahan wawasan tersebut berupa Orientasi dan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan JPT Pratama OPD Pemprov Jatim yang akan dilaksanakan di BPSDM Provinsi Jatim. Masa orientasi tersebut saat ini sedang disiapkan kurikulumnya selama tiga hari yang diisi oleh berbagai materi dan diskusi dengan narasumber.
“Narasumber ini akan memberikan referensi kepada kita semua untuk menjaga kehati-hatian tetapi tetap CETTAR, cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, dan tentu akuntabilitas harus dijaga dan responsif. Selain juga format kepemimpinan atau leadership ini juga penting,” katanya.
Menurutnya, berdasarkan beberapa rakor sebelumnya bersama Korsupgah KPK, BPK, Kemendagri dan Kementerian Keuangan, merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa memberikan penguatan karena sangat mungkin regulasi-regulasi yang berubah, ekosistem yang berubah, dinamika yang berubah, termasuk kebutuhan organisaai yang berubah. Misalnya terkait penyesuaian RPJMD dengan RPJMN, serta RKPD dengan RKP.
Ditambah, para pejabat hasil open bidding ini sebelumnya merupakan para pejabat Eselon III, sehingga banyak kebutuhan organisasi yang harus terus di-upgrade baik tentang kepemimpinan, tanggung jawab, dan kinerja. Apalagi posisi Eselon II ini adalah sebagai policy maker.
“Itulah mengapa orientasi JPT Pratama menjadi penting , jangan pernah merasa saya sudah sangat berpengalaman dan seterusnya. Ekosistem kita itu mengalami perubahan. Untuk itu, dibutuhkan siraman-siraman yang bisa menjadikan kita mendapatkan penguatan dari berbagai wawasan dan tambahan keilmuan yang akan menjadi bekal menjalankan mandat ini,” katanya
Khofifah menambahkan, salah satu prestasi Provinsi Jatim terlihat di bidang pertanian. Dimana berdasarkan data dari BPS per Maret 2021, Jatim menduduki peringkat pertama daerah penghasil padi di Indonesia yakni sebanyak 9,94 juta ton gabah kering giling. Capaian ini menggeser Jawa Tengah yang sebelumnya ada di peringkat pertama. Tidak hanya itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jawa Timur pada Triwulan II Tahun 2021 tercatat tertinggi di Indonesia yakni sebesar Rp. 13.890,5 miliar.
“Salah satu hal yang menurut saya menjadi penting untuk di-underline adalah bahwa Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyebut PMDN tertinggi di Jawa Timur karena Jawa Timur ini dianggap sebagai provinsi yang kondusif. Mari kita jaga agar provinsi Jatim tetap kondusif,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Khofifah juga kembali mengingatkan beberapa OPD terkait dalam bidang mitigasi bencana. Apalagi sebentar lagi akan masuk musim penghujan, sehingga potensi kemungkinan banjir di kab/kota di Jatim harus diantisipasi.
Dirinya meminta Dinas PU Sumber Daya Air untuk rutin mengecek dan memantau kondisi pintu-pintu air dan rumah pompa. Sehingga ketika debit air naik, bisa segera difungsikan untuk mencegah terjadinya banjir.
“Jadi saya minta Dinas PU Sumber Daya Air juga harus siap-siap mitigasi bersama BPBD. Karena jika tidak dimanage dengan baik, tidak dikendalikan dengan baik, setiap bencana alam berpotensi terhadap munculnya kemiskinan dan seterusnya,” pungkasnya.
Usai Gubernur Khofifah melantik Pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Jatim, di tempat yang sama Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono juga melantik satu orang Pejabat Eselon III di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Pejabat tersebut yakni dr. Tries Anggraini, M.Kes sebagai Kepala UPT Laboratorium Gizi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
