MOJOKERTO, beritalima.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta distributor minyak goreng tidak menunda-nunda penyaluran minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Jika kita cinta masyarakat dan tanah air Indonesia, mari beri terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara.
Seperti diketahui, HET minyak goreng per liternya yang telah ditetapkan sejak tanggal 1 Februari lalu adalah Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium, Rp13.500 untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp11.500 untuk minyak goreng curah. Tetapi di pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern masih terjadi kelangkaan. Di pasar tradisional harganya jauh diatas HET.
“Jangan ditunda atau ditimbun demi cuan. Segera distribusikan ke seluruh pasar. Kasihan masyarakat, apalagi saat ini tengah dalam situasi pandemi. Ini juga menjadi parameter kecintaan kita kepada masyarakat, bangsa dan negara,” kata Khofifah saat gelaran operasi pasar minyak goreng di Kabupaten Mojokerto , Senen (21/2).
Khofifah pun meminta satgas pangan untuk melakukan pelacakan dan penelusuran benang kusut distribusi minyak goreng ini. Khofifah berharap distributor mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Khofifah mengatakan dalam sidaknya ke sejumlah pabrik minyak goreng, diketahui tidak ada pengurangan produksi. Menurut dia, seharusnya kelangkaan tidak perlu terjadi karena produksi minyak goreng per bulan untuknJatim mencapai 63.000 ton. Sementara total konsumsi per bulan hanya sebanyak 59.000 ton. Artinya, seharusnya Jatim mengalami surplus sebanyak 4.000 ton per bulan.
“Benang kusut ini harus segera diurai. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Apalagi, tidak lama lagi kita memasuki Bulan Ramadhan,” ujarnya.
Kepada seluruh kepala daerah, Khofifah juga meminta untuk mengintensifkan pemantauan di lapangan dan segera menggelar operasi pasar minyak goreng secara berkelanjutan jika kelangkaan terus terjadi.
“Ini penting, untuk bisa terus memastikan supply pasok sehingga memberikan kemudahan sekaligus meringankan daya beli bagi masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam operasi pasar yang digelar di Halaman Kantor Kecamatan Pacet Mojokerto , sebanyak 4.000 liter minyak goreng murah digelontorkan Pemprov Jatim. Setiap masyarakat hanya diperbolehkan membeli sebanyak 2 liter per orang seharga Rp25.000. Syaratmya, cukup dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Usai meninjau operasi pasar minyak goreng, Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan modal usaha bagi pengusaha ultra mikro yang merupakan kerjasama Pemprov Jatim dengan BAZNAS Jatim. Sebanyak 200 orang pelaku usaha ultra mikro menerima bantuan uang masing-masing Rp 500 ribu dan sembako.
Khofifah berharap bantuan berupa zakat produktif menjadi semacam bantalan ekonomi bagi masyarakat yang tergolong rentan miskin, agar tidak jatuh miskin.
“Ada yang miskin, rentan miskin dan hampir miskin. Itu format yang dibuat klasifikasinya oleh TNP2K dari pusat. Yang rentan miskin ini jika tidak kita intervensi maka akan bisa jatuh miskin. Jika kita intervensi maka mereka akan lebih tahan,” jelasnya.
“Saya harap ini bisa menjadi bantalan ekonomi panjenengan semua pelaku usaha ultra mikro. Walau cuma Rp 500 ribu, mudah-mudahan barokah,” imbuh Khofifah.
Khofifah juga mensosialisasikan program kerjasama Pemprov Jatim bersama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim, yaitu pinjaman modal dengan bunga 3% per tahunnya. Maksimal 10 juta rupiah. Khofifah mendorong masyarakat, utamanya para pelaku Usaha Ultra Mikro dan mikro yang ingin mengembangkam usahanya untuk memanfaatkan program tersebut.
“Mulai bulan ini, akan ada program pinjaman di Bank BPR, yang setahun bunganya 3%, dengan maksimal pinjaman Rp 10jt. Sedangkan untuk selisih bunganya akan disubsidi oleh Pemprov Jatim,” jelasnya.
“Keinginan kita adalah panjengenan secara bertahap dapat terhindar dari jeratan rentenir. Jadi semisal bapak dan ibu ingin meningkatakan usahanya, monggo bisa mengajukan pinjaman ke BPR,” pungkas Khofifah.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Kepala OPD Pemprov Jatim, Pimpinan BAZNAS Jatim, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto serta jajaran forkopimda Kab. Mojokerto . (*)
