SURABAYA, beritalima.com – Peringatan hari buruh sedunia atau yang lebih dikenal dengan sebutan May Day mendapat perhatian serius Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Orang nomor satu di jajaran Pemprov Jatim itu berkeinginan agar peringatan yang jatuh setiap 1 Mei itu bisa diperingati seluruh buruh dengan suasana penuh keamanan, kenyamanan dan ketenangan.
“Memperingati May Day besok (hari ini, Red) kita semua berharap bahwa aspirasi bisa tersampaikan, rekomendasi bisa tersampaikan. Tapi suasana harus bisa kita jaga bersama. Apalagi menjelang bulan suci Ramadhan, kita sambut dengan suasana penuh ketenangan, kedamaian dan kondusif,” pinta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri acara talkshow bertajuk “Kopilaborasi” di salah satu televisi lokal Surabaya, Selasa (30/4) malam.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa secara makro, peringatan hari buruh tersebut menjadi bagian dari penguatan bersama. Dimana dari 24,6 % PDRB Jawa Timur merupakan kontribusi para buruh ke tingkat nasional.
“Buruh merayakannya dengan menyampaikan aspirasinya silahkan diatur. Tetapi harus dengan menjaga suasana yang kondusif, yaitu kita bangun bersama,” jelasnya.
Menanggapi program 100 hari kepemimpinannya menjadi seorang Gubernur Jatim terkait persoalan buruh, gubernur perempuan pertama di Jatim ini ingin membangun komunikasi dari hati ke hati. Salah satu yang akan segera diselesaikannya adalah persoalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun Ketenagakerjaan di setiap perusahaan di Jatim.
“Persoalan ini saya agak serius dengan Pak Wagub melakukan identifikasi itu,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga akan menyisir dan mendata karyawan atau buruh di Jatim yang masuk pada kategori kurang mampu. Termasuk anak-anak mereka yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Persoalan tersebut akan dimasukkan dalam pemenuhan kualitas kebutuhan hidup mereka.
“Kita harus menyisir data yang lebih detail lagi, adakah di antara anak-anak karyawan, buruh, pekerja yang kategori kurang mampu,” jelasnya.
Tidak hanya itu saja. Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga tengah berjuang menyiapkan rumah bagi buruh atau masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dirinya berkeinginan agar uang yang dimiliki para buruh tidak habis digunakan untuk sewa rumah alias kontrak.
“Kalau mereka itu punya rumah rasanya masa depan itu lebih berpengharapan, tidak hanya bagi mereka tapi juga bagi keluarganya,” terangnya.
Untuk memperjuangkan keinginannya itu, Gubernur Khofifah terus melakukan dialog dengan berbagai pihak, mulai dengan pengurus Real Estate Indonesia (REI) Jatim, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta seluruh Bupati/Walikota di wilayahnya.
“Masalahnya ada pada pengadaan lahan, dan beberapa bupati juga sudah saya komunikasikan, kemudian dengan Menteri ATR/BPN juga saya sampaikan dan juga sudah bertemu dengan tim REI Jawa Timur. Dan itu ada banyak kaitannya dengan pengadaan lahan,” jelasnya.
Meski demikian, dirinya akan terus akan mencoba mencari titik penyelesaian persoalannya. Utamanya pada segi pengadaan lahan.
“Saya akan mencoba mencari titik dimana pengadaan rumah berpenghasilan rendah itu bisa kita tingkatkan dari yang kemarin,” harap Gubernur Khofifah.
Sementara terkait tuntutan klasik tahunan yang diserukan para buruh soal kenaikan upah minimum regional (UMR) di Jatim kepada pemerintah, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa dirinya tidak hanya berpikir soal UMR saja. Tetapi, dirinya bersama Wagub Emil Dardak berusaha memperjuangkan kebutuhan para buruh secara menyeluruh.
“Saya dengan pak Wagub itu ngitungnya pada kualitas kehidupannya, kemudian diakumulasikan. Itu tidak hanya pada kebutuhan strategis jangka pendek saja, tapi strategi jangka panjang, bawah ini adalah satu hak mereka, dan kita akan mengakomodir,” terangnya.
Oleh karena itu, Gubernur Khofifah berharap, dalam menetapkan UMR harus dilakukan komunikasi bersama antar tripartit, yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) serta Dinas Ketenagakerjaan Jatim, mewakili Pemprov Jatim.
“Kan masing-masing daerah punya standart yang berbeda. Oleh karena itu saya mohon teman-teman serikat pekerja koordinasi dengan Bupati, Walikota. Dan Bupati, Walikota mohon nanti menyampaikan ke Pemprov Jatim,” jelasnya.
Minta Terbangun Ruang Freedom of Expression
Peringatan hari buruh sedunia, menurut Gubernur Khofifah menjadi sebuah dinamika yang harus dihadapi. Pasalnya, melalui peringatan tersebut menjadi momen untuk menyampaikan aspirasi, khususnya antara buruh dengan manajemen perusahaan.
“Ada dinamika, ada rekomendasi, ada aspirasi juga. Saya rasa kita memberikan ruang freedom of expression. Ada ruang yang harus dibangun secara dialog,” ujarnya.
Jika hal tersebut bisa terbangun komunikasi dengan baik, dirinya berharap tercipta sebuah referensi kepada para pengusaha, apakah berupa padat modal atau padat karya. Sehingga harmonis partnership bisa terbangun antara karyawan dengan manajemen perusahaan.
Sementara menyangkut soal tenaga kerja asing (TKA), dirinya memandang bahwa persoalan tersebut berada pada spesifik skill.
“Intelijen kita berbicara revolusi Industri 4.0 setuju tidak setuju kita kemudian akan ketemu dengan digitalisasi ekonomi. Setuju tidak setuju, kita kemudian ketemu dengan otomatisasi, sebetulnya itu sudah ada di tengah-tengah kita,” jelasnya.
Salah satu contohnya adalah transaksi tol yang sudah menggunakan kartu. Dimana pembayarannya sudah tidak dilakukan secara cash lagi.
“Karena semua sudah terotomatisasi. Jadi menurut saya ini tantangan,” terangnya.
Lalu tren ekonomi dunia saat ini, menurut Gubernur Khofifah merupakan ekonomi jangka pendek yang membutuhkan profesionalisme dan spesifikasi ekonomi. Salah satu contohnya adalah programmer designer web. Dimana, kebanyakan dari mereka tidak ingin menjadikan pekerjaan tersebut selamanya. Mereka ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru.
“Pemberi kerja pun juga begitu. Jadi maunya kontrak jangka pendek, dan kemungkinan di Amerika tahun depan di forum itu sudah sampai 43 %,” terangnya.
Dan setuju tidak setuju, sebut Gubernur Khofifah, hari ini semua aspek sudah melakukan efisiensi dan efektivitas. Setiap orang dipermudah melakukan transaksi, salah satunya di dunia perbankan.
“Menurut saya, ini harus kita jadikan sesuatu yang ibaratnya ini adalah sebuah keniscayaan.
Kita berada pada suasana yang seperti ini. Kalau sudah seperti itu maka yang harus kita lakukan bisanya kita berharap bahwa dalam periode 5 tahun kedepan ada milenial job center, sehingga nanti generasi muda yang ada di dalam maupun serikat pekerja yang tertarik bisa masuk ke milenial job center,” pungkasnya.
Hadir dalam acara “Kolaborasi”, yakni Kapolda Jatim Irjen Pol. Luki Hermawan, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, Ketua DPD SPSI Jatim Ahmad Fauzi dan Wakil Ketua DPP APINDO Jatim Johnson Simanjuntak. (rr)
