SIDOARJO, beritalima.com – Guna menghadapi pemilihan umum Tahun 2019 perangkat desa dan masyarakat dapat berperan sekaligus menjadi ujung tombak yang sangat menentukan bagi kesuksesan mulai dari tahapan hingga pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Silaturahmi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim dengan Forkopimda Prov. Jatim dan Sosialisasi PP Nomer 11 tahun 2019 dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019 di Hotel Utami, Sidoarjo, Jumat (29/3).
Ia mengatakan, dalam menghadapi tahun politik di Indonesia perangkat desa hendaknya harus segera mengkoordinasikan tugas, pokok dan fungsinya bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Satlinmas agar setiap proses tahapan yang akan dilalui berjalan dengan baik dan lancar.
Khofifah menegaskan, dibutuhkan sinergitas antara perangkat desa bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Linmas sebagai ujung tombak dari pelaksanaan Pemilu mendatang harus dipersiapkan jauh hari sebelumnya. “Saya minta perangkat desa segera berkoordinasi dengan satlinmas, bhabinkambtibmas, dan babinsa yang ada di lini desa dalam memandu masing masing lini,” ungkapnya.
Menurutnya, Kades sebagai pemimpin tertinggi di desa sebaiknya segera melakukan koordinasi dengan seluruh lini di desa supaya masing masing permasalahan dapat terdeteksi serta terantisipasi dari lini terbawah. Langkah koordinasi tersebut akan membuat masyarakat menjadi tenang. Jangan sampai timbul ke khawatiran bagi seluruh warga masyarakat.
Khofifah yakin, bahwa pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terus melakukan komunikasi secara intensif. Maka, PPDI menjadi bagian penting untuk melakukan koordinasi yang sama dengan lini terbawah.
Pihaknya memprediksi jika tingkat partisipasi masyarakat atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) peserta pemilu tinggi, beban dari KPU akan juga meningkat. Maka, semua pihak mulai dari lini tertinggi dan terbawah memiliki kewajiban menjaga agar pesta demokrasi di Indonesia terkawal dengan dinamis dan kondusif.
Sementara itu, terkait dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 Khofifah menyebut bahwa pemerintah telah menetapkan penghasilan tetap bagi Kades Rp. 2.426.640,- Sekdes Rp. 2.224.420,- dan perangkat desa lainnya yaitu KAUR, Kasi, dan Kadus Rp. 2.022.200,-. “Kami sudah berkoordinasi dengan Bupati/walikota lewat Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) agar bisa segera menyosialisasikan dan merealisasikannya,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut Khofifah mengajak perangkat desa untuk menangkal berita bohong atau hoax. Berita bohong telah banyak meresahkan masyarakat. Maka, perangkat desa harus bisa membantu pemerintah dalam menangkal berita bohong yang telah meresahkan bahkan meracuni pikiran masyarakat. “Hoax bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan sampai persoalan sosial yang ada di desa dicampur adukan dengan persoalan pemilu,” jelasnya.
Terkait, sinergitas persiapan pemilu 17 April 2019 Khofifah minta Bhabinkamtibmas, Satlinmas dan Babinsa diperekat dan koordinasikan dengan optimal. Karena, Jatim menjadi barometer stabilitas pertahanan dan keamanan nasional.
Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Luki Hermawan mengatakan, jelang Pemilu 2019 masalah keamanan dan ketertiban di wilayah Jatim sangat kondusif. Situasi ini berkat kerjasama yang baik antara Kapolsek dan Babinkambtibmas. “Saat ini situasi di Jatim menjelang Pilpres sangat sangat kondusif,” tegasnya.
Ia mengatakan, pertemuan ini merupakan langkah sangat strategis karena kepolisian tanpa dukungan dari perangkat desa keamanan dan ketertiban tidak bisa terlaksana dengan baik. Tugas TNI-Polri di desa tidak akan lancar jika tidak ada dukungan dari semua pihak.
Ketua Umum PPDI Mujito menegaskan bahwa PPDI siap untuk menyukseskan pemilu Tahun 2019 dapat berjalan dengan lancar dan aman. Tak hanya itu, pihaknya juga mengajak seluruh perangkat desa mampu bersikap netral sesuai aturan yang ada. (rr)
