Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo secara resmi melantik kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jatim Agus Setianto, AK menggantikan Ketut Suadnyana Merada, SE, AK di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (3/6).
Dalam sambutannya gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengatakan, Pemprov Jatim dan BPKP telah melakukan kerjasama dalam hal pelatihan penerapan akuntansi keuangan berbasis akrual. Peralihan proses cash basis ke acrual basis membutuhkan upaya dan kerja keras yang tidak mudah. Apalagi sebagian pegawai basicnya bukan akuntansi. Kerjasama yang baik ini telah membuahkan hasil terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga Jatim dalam beberapa tahun mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Diklat dan sertifikasi akuntansi kami adakan secara bertahap bekerjasama dengan BPKP, bertujuan agar SDM yang berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti sosial politik maupun hukum bisa memiliki kompetensi keuangan yang memadai,” ungkapnya.
Ditambahkan, selain kerjasama yang baik sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan harus dikoordinasikan secara terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih. Hasil pengawasan harus segera ditindaklanjuti supaya bermanfaat untuk kepentingan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Apapun hasilnya kinerja pengawasan secara makro pada dasarnya memiliki daya pengaruh dan penentu bagi fungsi perencanaan dan pelaksanaan berikutnya dalam mekanisme sistem manajemen pemerintahan kita,” jelasnya.
Ia berharap, Kepala BPKP Perwakilan Jatim yang baru dilantik bisa lebih lebih meningkatkan hubungan konsultasi, koordinasi dan komunikasi yang lebih mantap. Perbaikan, penyempurnaan, dan peningkatan kualitas kinerja organisasi juga perlu dilakukan untuk menyikapi tantangan yang semakin kompleks. Karenanya langkah-langkah konsolidasi harus segera dibuat sehingga membuka peluang terbentuknya visi dan misi kerja yang terarah.
“Dengan demikian harapan masyarakat atas terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan jabatan bisa terwujud,” tukasnya.
Menurutnya, dalam sebuah organisasi besar seperti BPKP mutasi merupakan hal biasa dalam mekanisme birokrasi. Selain itu juga merupakan bagian dari upaya peningkatan akselerasi dan kinerja organisasi guna merespon tuntutan yang strategis. “Saya menyambut baik alih tugas pejabat BPKP sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Harapannya lembaga yang dipimpin mampu berjalan sesuai koridor fungsional dan memiliki akuntabilitas yang handal,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Pusat DR. Ardan Adiperdana, AK, MPA menyampaikan, dari sisi perencanaan pembangunan pemerintah melakukan perubahan paradigma yang cukup mendasar dari “money folllows function” menjadi “money follows program”. Dengan paradigma baru itu maka semua sumber daya yang ada akan dimaksimalkan dan difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional. “Kementrian, lembaga dan Pemda dituntut untuk menyusun program secara terarah dan berkualitas searah dengan program nasional,” terangnya.
Agar pembangunan tersebut bisa direalisasikan lanjutnya, dibutuhkan akuntabiltas pengelolaan keuangan yang tinggi. Untuk itu penguatan sistem penyelenggaran keuangan dan peningkatan kapabilitas aparat keuangan sampai level tiga merupakan keharusan. “Pimpinan kementrian, lembaga, pemda bertanggungjawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern keuangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan,” ungkapnya.
Turut hadir Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf, Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM, dan sejumlah pejabat di lingkungan Setda Prov. Jatim. (**).
