Ambon – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ketua Yayasan Samudera Indonesia Timur (YSIT) Nelly Marinda Situmorang, terkait dengan Pengembangan Budidaya Rumput Laut dan Konservasi Ekosistem Lamun di Provinsi Maluku, pada Selasa (27/5/2025) bertempat di Ruang Rapat Gubernur Maluku.
Penandatanganan kerja sama dimaksud sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi biru dan mempercepat pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan, dan bertujuan untuk menjadikan Provinsi Maluku sebagai pusat budidaya rumput laut berskala global sekaligus model konservasi ekosistem pesisir yang terintegrasi.
Dalam penjelasan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Erawan Asikin, dirinya mengatakan bahwa untuk pengembangan rumput laut di Maluku, akan menggunakan teknologi terbaru, hingga nantinya bisa menghadirkan pabrik pengembangan rumput laut di Provinsi Maluku, sementara untuk lamun, Yayasan akan berupaya untuk memperbaiki kondisi ekosistem lamun yang ada.
Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan bahwa pihaknya terbuka untuk investasi, selama investasi itu idealis dan responsif, yakni yang taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab untuk merekrut tenaga kerja lokal yang signifikan, melakukan transfer pengetahuan kepada tenaga-tenaga lokal, serta mengelola dampak lingkungan secara baik.
“Kami sadar betul Provinsi Maluku memiliki daerah yang sangat luas, terutama untuk wilayah kelautan, dan potensi perikanan budidayanya mencapai 158.485,58 hektar, namun baru dimanfaatkan sekitar 8.516,30 hektar, ini memang belum digarap secara maksimal, oleh sebab itu kepada investor mana saja yang mau masuk, yang mau menggarap potensi ini silahkan, yang penting menerapkan prinsip dasar kami,” tegas Gubernur.
Lewerissa menambahkan, demikian pula dengan ekosistem lamun, yang memiliki peran strategis dalam penyimpanan karbon biru (blue carbon), menopang keanekaragaman hayati, dan menjaga produktivitas perairan pesisir. Dalam Konteks ini, penandatanganan MoU hari ini merupakan babak baru dalam upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme perdagangan karbon biru (blue carbon trade) yang potensinya sangat besar di Maluku.
“Kami menyambut baik inisiatif Yayasan Samudera Indonesia Timur yang berkomitmen untuk terlibat membangun sistem dari hulu ke hilir, termasuk rencana pembangunan laboratorium terpadu di Universitas Pattimura, serta pendirian pabrik pengolahan rumput laut, yang tentunya akan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan daerah, langkah ini tidak hanya akan memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat dan daerah,” ujarnya.
Sementara itu Ketua YSIT menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung pengembangan sektor kelautan di Indonesia Timur melalui investasi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam setiap tahap pelaksanaan program.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata antara Gubernur Maluku dengan pihak Yayasan Samudera Indonesia Timur.
Hadir juga pada kesempatan itu Pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku beserta jajaran, Wakil Rektor III Universitas Pattimura, Akademisi dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Unpatti, Balai Perikanan Budidaya Laut Kota Ambon, serta para stakeholder. (Diskominfo Maluku)
