JAKARTA – Langkah besar bagi masa depan pertanian dan perkebunan Maluku kembali ditorehkan. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, hadir langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Hilirisasi Pertanian yang digelar Kementerian Pertanian di Auditorium Kementan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Rakor ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden RI poin ke-5, yakni melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Hadir dalam forum strategis ini Menteri Pertanian Ir. Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Wakil Kepala Staf TNI AD, para gubernur, bupati/walikota, serta kepala dinas pertanian dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
Sebelum memasuki ruang rakor, Gubernur Hendrik sempat bertemu khusus dengan Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian di kantor Kementan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Amran Sulaiman menyampaikan kabar baik, Maluku akan mendapat alokasi bantuan hilirisasi perkebunan mulai tahun 2025 hingga 2027.
Untuk Tahun Anggaran 2025, Maluku dijatah program perluasan tanaman pala seluas 500 hektare di Kabupaten Maluku Tengah. Sementara pada 2026, bantuan semakin meluas, mencakup rehabilitasi dan perluasan 8.005 hektare untuk berbagai komoditas unggulan: pala, jambu mete, kakao, kelapa dalam, hingga sagu.
Tak hanya sekadar mendengar kabar baik, Gubernur Hendrik bersama sejumlah kepala daerah lainnya ikut menandatangani surat pernyataan kesanggupan penyediaan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) bagi pelaksanaan program tersebut. Komitmen ini mencakup verifikasi data CPCL secara akurat dan transparan, pengawasan serta pembinaan kelompok tani penerima bantuan, penyusunan laporan pelaksanaan program secara berkala, menjamin keberlanjutan program untuk kesejahteraan petani dan penguatan sektor perkebunan Maluku.
Dalam pernyataan itu, Gubernur Hendrik menegaskan kesiapannya memenuhi target CPCL seluas 7.350 hektare, yang tersebar di beberapa kabupaten Maluku Tengah: kakao 1.200 ha, pala 2.250 ha, Seram Bagian Timur: pala 1.200 ha, Buru Selatan: pala 1.300 ha, dan Seram Bagian Barat: pala 1.400 ha. Surat kesanggupan itu ditandatangani langsung oleh Gubernur Hendrik Lewerissa bersama Plt. Dirjen Perkebunan, Abdul Roni Angkat.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa sejarah panjang perkebunan Indonesia sudah mendunia sejak era kolonial, dari rempah pala Banda hingga perjanjian tukar pulau Run dengan New Amsterdam pada 1667.
Karena itu, ia mendorong daerah untuk memberi perhatian serius pada pertanian. “Pertanian bahkan akan diusulkan menjadi urusan wajib pemerintah daerah, bukan lagi pilihan,” tegasnya.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam pidatonya menambahkan capaian swasembada pangan sebesar 4,2 juta ton beras merupakan yang tertinggi dalam 50 tahun terakhir. FAO pun mengakui Indonesia sebagai produsen pangan dunia.
Ia menekankan, keberhasilan serupa harus diwujudkan di sektor perkebunan melalui hilirisasi, industrialisasi, dan dukungan BUMN untuk memperkuat ekspor.
Bagi Maluku, komitmen ini menjadi momentum penting. Hilirisasi perkebunan adalah jalan strategis untuk mengangkat nilai tambah pala, kakao, mete, dan kelapa Maluku. Dengan dukungan pemerintah pusat, Maluku siap mengawal data CPCL dan memastikan program berjalan akuntabel, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan petani.
Dengan langkah ini, Maluku tidak hanya menjaga warisan rempah, tetapi juga menatap masa depan dengan harapan baru, pertanian yang maju, modern, dan memberi kesejahteraan nyata bagi rakyat.(**)
