SURABAYA, beritalima.com – Gubernur Jatim Dr.H. Soekarwo meminta Bank Perkreditan Rakyat Jatim (BPR) Jatim melakukan efisiensi. Efisiensi ini penting dilakukan agar bisa mendatangkan keuntungan atau laba yang optimal serta Dana Pihak Ketiga (DPk) yang lebih besar.
“Saya harap seluruh direksi segera membuat langkah konkrit terkait efisiensi. Misalnya dengan melakukan pengecekan di tiap kantor cabang terhadap perbandingan DPK dan lending kredit. Jika lending kredit lebih banyak daripada DPK maka ada indikasi tidak produktif,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Rapat Umum Pemegang Saham /RUPS PT. BPR Jatim Tahun Buku 2016, di Graha Bank UMKM Jatim Jl. Ciliwung No. 11, Surabaya, Rabu (22/02).
Selain itu, efisiensi juga bisa dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi informasi (TI) dan tracking sistem. Namun demikian dalam implementasi TI, hak akses operator harus dibatasi agar sistem tidak dikendalikan oleh operator. Oleh karena itu vendor yang menangani sistem aplikasi TI harus qualified. “Jangan sampai operator mempunyai akses lebih sehingga mereka bisa melakukan entry dan update data tanpa terdeteksi, ini yang harus dicegah,” tegasnya.
Terkait perolehan laba, pada tahun 2017 Pakde Karwo memperkirakan bisa naik 10,78% atau sekitar Rp. 50,250 miliar. Selain itu DPK tahun 2017 diestimasi naik menjadi Rp. 1,559 trilyun atau naik 7% daripada tahun 2016. Keberadaan DPK sangat penting untuk keberhasilan industri perbankan, yang berasal dari deposito dan tabungan. Namun demikian jika deposito dirasa masih mahal, maka bisa dilakukan bridging dengan bank besar yang cost of fund nya masih rendah.
“Jadi sebenarnya deposito tidak perlu terlalu besar prosentase bunganya, apalagi melihat kondisi inflasi 2,74%. Maka bridging finance dengan bank lain perlu dilakukan agar industri keuangan ini mampu menghasilkan produk yang lebih kompetitif,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pakde Karwo menegaskan perlunya BPR Jatim untuk memperbaiki Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang pada tahun 2016 nilainya 87,74%. Menurutnya, BOPO dealnya tidak boleh melebihi dari 85%, dan Non Performing Loan (NPL) tidak boleh lebih dari 4%, sebab jika ini terjadi maka kinerja penyelia dinilai kurang maksimal.
Pakde Karwo berharap, para bupati dan walikota ikut memaksimalkan keberadaan BPR Jatim. Sebab saat ini pendapatan daerah baik yang berasal dari pajak maupun pendapatan lain-lain cenderung stagnan atau turun dalam tiga tahun terakhir. Apalagi, Menteri Keuangan akan melakukan investasi pada SUN dan ORI, sehingga perputaran DPK akan makin kecil. Hal itu juga akan mengakibatkan cost of fund perbankan menjadi mahal, karena barangnya tidak tersedia. “Oleh sebab itu saya mengharapkan restrukturisasi perbankan ini harus sungguh-sungguh dilakukan, baik di sisi manajemen maupun SDM nya,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank BPR Jatim atau biasa disebut Bank UMKM Jatim, Subawi, MM mengatakan, berdasarkan Laporan Keuangan Desember 2016 (audited) Bank UMKM Jatim berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp. 36,93 milyar meningkat 10.92% dibanding tahun 2015. Disamping itu rasio keuangan Bank UMKM Jatim menunjukkan kinerja yang baik dari tahun ketahun dengan menerapkan tata kolola perusahaan GCG (Good Corporate Governance) dan manajemen resiko. “Posisi Desember 2016, Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 34,94%, Return Of Asset (ROA) sebesar 1,71%, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) sebesar 4,51%, dan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 83,56%,” terangnya.
Ditambahkan, pertumbuhan tersebut juga tak lepas dari perkembangan jumlah kantor yang dimiliki Bank UMKM Jatim, sehingga saat ini memiliki 1 kantor pusat, 31 kantor cabang, dan 112 kantor kas. Pertumbuhan aset tersebut menunjukkan bahwa Bank BPR Bank UMKM Jatim mengalami pertumbuhan yang cepat. Apalagi DPK mengalami penambahan modal saham dari Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan. “Peningkatkan aset itu mengindikasikan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim,” tukasnya. (**).
