KUPANG, beritalima.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya meminta para bupati dan walikota untuk melakukan pencegahan dini secara terpadu kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, TKI illegal juga perdagangan orang (human trafficking). Hal ini penting karena NTT disebut darurat trafficking.
Menurutnya, pemerintah terus melakukan koordinasi, mudah – mudahan pelayanan satu pintu untuk tenaga kerja yang mau ke luar negeri bisa terwujud, juga PJTKI – PJKTI mesti ditertibkan.
“ Saya minta kepada bupati/walikota supaya koordinasi para camat, kepala desa dan lurah supaya menjaga hal ini. Kita tidak melarang orang bepergian ke luar negeri. Tapi kita minta supaya kalau bepergian ke luar negeri selalu prosedur yang legal”, kata Gubernur Lebu Raya pada acara Musrenbang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 di Kupang, Rabu (5/4/2017).
“ Ini tolong diperhatikan, kami di tingkat provinsi terus berkoordinasi dengan Forkopimda dan Kanwil Hukum dan HAM terus berupaya supaya pelayanan keimigrasian lebih cepat yang bisa dijangkau supaya tidak ada alasan karena lambat urus paspor”, kata Lebu Raya menambahkan. (Ang)
