KUPANG, beritalima.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengungkap sejumlah keberhasilan pada sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan, pariwisata, serta kelautan dan perikanan.
Pertama, Bidang Kesehatan.
Pada awal tahun telah terjadi wabah Demam Berdarah Dengue atau DBD di hampir seluruh Wilayah NTT dengan total penderita DBD pada tahun 2020 sejumlah 5.949 jiwa, dan kematian mencapai 59 jiwa dan pada tahun 2021 ini, sampai dengan bulan Juli 2021 kecenderungan terjadi penurunan dimana total penderita DBD sejumlah 1.328 jiwa, dan kematian mencapai 9 jiwa.
“Kita bersyukur bahwa melalui kerja sama penanganan antara pemerintah dan masyarakat, maka kasus DBD dapat diatasi. Namun yang perlu menjadi perhatian dan pembelajaran bersama bahwa karakter DBD sudah berubah seiring perubahan iklim, di mana kasus DBD tidak bersifat musiman hanya pada bulan Oktober-Desember saja, tetapi dapat terjadi sepanjang tahun. Dengan demikian, tindakan pemberantasan DBD ini harus tetap kita laksanakan secara masif dan terus-menerus,” kata Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi, saat menyampaikan Pidato Radio Gubernur NTT menyongsong pada perayaan ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Repulik Indonesia, Senin (16/8/2021).
Dikatakan Wagub, selain demam berdarah yang banyak menimbulkan korban jiwa, kita juga dihadapkan pada keadaan darurat wabah covid-19. Berbagai macam cara promosi, pencegahan, penanganan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan membentuk Gugus Tugas COVID-19, serta memberdayakan 3 (tiga) rumah sakit utama rujukan covid-19, yaitu RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, RSUD Dr. T. C. Hillers Maumere dan RSUD Komodo Labuan Bajo, serta 8 (delapan) rumah sakit first line rujukan di 8 (delapan) kabupaten dan 11 (sebelas) rumah sakit second line rujukan di 8 (delapan) kabupaten/kota.
Selain itu, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran diambil untuk menanganani covid-19. Semua komponen terus bekerja simultan serta bersinergi dari waktu ke waktu, termasuk kerja sama dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas Provinsi dan Tim Satuan Tugas Kabupaten/Kota beserta unsur TNI-POLRI, Para Pemimpin Umat dan Lembaga Keagamaan serta kerja keras dan tulus para tenaga medis, perawat, bidan dan tim teknis lainnya untuk bersama bekerja dan bekerja sama memerangi pandemi Covid-19 di Provinsi ini.
Hal lainnya yang tetap menjadi perhatian serius Pemerintah saat ini, yakni upaya mengatasi permasalahan gizi dengan menekan jumlah balita stunting, wasting dan underweight melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita KEK di 22 Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi juga telah menetapkan 8 (delapan) Aksi Konvergensi dengan 25 indikator komposit, di antaranya terdiri dari indikator gizi spesifik dan sensitif yang digunakan untuk analisa penyebab stunting hingga tingkat desa, termasuk perawatan anak-anak gizi buruk, imunisasi, air bersih dan sanitasi serta akses ke PAUD.
Upaya-upaya ini cukup efektif menurunkan prevalensi balita stunting dari 35,4 persen pada 2018 menjadi 30 persen pada Tahun 2019 dan 24,20 persen pada tahun 2020 serta konsisten penurunan 23,20 persen berdasarkan data stunting periode pertama bulan Februari Tahun 2021. Namun, ke depan masih diperlukan kerja sama antara pemerintah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat untuk penurunan yang lebih signifikan dan berkelanjutan.
Parameter lainnya berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yakni, mengurangi kasus kematian ibu dan bayi di NTT. Kasus kematian ibu pada Tahun 2021 kondisi bulan juli terdata sebanyak 70 kasus, dan mengalami selisih penurunan 62 kasus dibanding Tahun 2020 sebesar 132 kasus. Begitupun dengan kasus kematian bayi pada Tahun 2021 kondisi bulan juli terdata 431 kasus, atau berkurang 415 kasus dibandingkan Tahun 2020 sebesar 846 kasus.
Kedua, Bidang Pendidikan. Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota senantiasa berupaya meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan pada tiap jenjang pendidikan, yang tergambar dari besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).
Pada Tahun 2019, realisasi APK masing-masing untuk tingkat pendidikan SD/MI sebesar 114,95%, SMP/MTs sebesar 87,82% dan SMA/SMK/MA sebesar 84,63%. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi APK mengalami kenaikan masing-masing untuk tingkat pendikan SMP/MTs menjadi sebesar 89,85%, SMA/SMK/MA menjadi sebesar 84,70%. Sedangkan untuk untuk tingkat SD/MI menurun menjadi sebesar 113,40%.
Realisasi APM pada tahun 2019 untuk jenjang SD/MI sebesar 96,14%, SMP/MTs sebesar 69,19% dan SMA/SMK/MA sebesar 53,68%. Sementara pada tahun 2020 realisasi APM mengalami kenaikan masing-masing untuk tingkat pendidikan SMP/MTs menjadi sebesar 69,82%, SMA/SMK/MA menjadi sebesar 54,09%.
Sedangkan untuk tingkat SD/MI turun menjadi 96,00%. Ijin operasional sekolah pada tahun 2020 sebanyak 22 sekolah dan tahun 2021 semester 1 (januari-juni), ijin operasional sekolah sebanyak 97 sekolah.
Selanjutnya, Wakil Gubernur menjelaskan, status akreditasi sekolah Provinsi NTT tahun 2021 pada jenjang pendidikan SMA sebanyak 96 sekolah dengan akreditasi A, 230 sekolah akreditasi B dan 185 sekolah akreditasi C. Pada SMK, sebanyak 14 sekolah dengan akreditasi A, 122 sekolah akreditasi B, dan 123 sekolah akreditasi C. Total akreditasi pada jenjang pendidikan menengah adalah sebanyak 111 sekolah (12,17%) yang memiliki akreditasi A, sebanyak 361 sekolah (39,58%) akreditasi B, dan 314 sekolah (34,42%) akreditasi C.
Dalam rangka peningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagaimana misi pembangunan Nusa Tenggara Timur dalam poin yang keempat, pemerintah juga meningkatkan revitalisasi pendidikan dibidang sarana prasarana sekolah yang tergambar dalam penataan dan pembangunan prasarana belajar siswa bagi 14 sekolah luar biasa (SLB), 40 sekolah menengah kejuruan (SMK) serta 255 sekolah menengah atas (SMA).
Pembangunan sarana prasarana tersebut terdiri dari pembangunan toilet/jamban siswa/guru beserta sanitasinya, perpustakaan beserta perabotnya, UKS serta perabotnya, ruang keterampilan beserta perabotnya, ruang laboratorium IPA, rehabilitasi ruang belajar, pembangunan asrama siswa, perpustakaan, ruang guru, ruang kelas baru serta pembangunan rumah dinas sekolah.
Selain itu, pemerintah juga melakukan revitalisasi dalam bidang pendidikan SMK agar lulusan SMK dapat diterima bekerja di industri atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Pemerintah mempersiapkan sekolah standar sebagai model pengembangan mutu dan daya saing SMA dan SMK secara Nasional maupun Internasional.
Saat ini pemerintah juga mengembangkan 9 sekolah pusat keunggulan atau sekolah percontohan yang akan menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada serta memanfaatkan sumber daya alam lokal dalam bidang kemaritiman, seni, pariwisata serta industri kreatif melalui penguatan dan peningkatan kompetensi. Selain itu, Pemerintah juga terus melakukan penataan Pendidikan SMK agar menjadi sumber inovasi untuk memproduksi tenaga kerja terampil yang relevan dengan pengembangan potensi daerah dan berkolaborasi dengan lintas sektor untuk percepatan serta mengembangkan kompetensi bagi siswa/i SMK. Kolaborasi lintas sektor ini dilakukan untuk mendukung program pertanian, peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pemerintah mempersiapkan sekolah standar sebagai model pengembangan mutu dan daya saing SMA dan SMK secara nasional.
Ke depan, untuk menjawab tantangan modernisasi dan penguasaan teknologi, pembangunan pendidikan di Nusa Tenggara Timur difokuskan untuk beberapa bidang, yakni pendidikan yang membentuk logika dan sains, pendidikan literasi seperti penguasaan Bahasa Indonesia dan Inggris, membaca dan menulis serta pendidikan yang membentuk etika dan budi pekerti.
“Saya yakin kalau kurikulum pendidikan NTT lebih difokuskan pada beberapa bidang dasar pendidikan ini, maka akan tercipta generasi muda NTT yang handal, kompetitif dan terbang melesat ke segala penjuru dunia,” kata Wakil Gubernur Josef Nae Soi.
Ketiga, Bidang Pariwisata. Wagub menjelaskan, pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi covid-19 ini.
Terhadap kondisi ini, sejak pertengahan Juni tahun 2020, Pemerintah Provinsi NTT dengan didukung para pelaku industri pariwisata telah melakukan suatu loncatan yang berarti dengan memanfaatkan gerakan new normal untuk mengaktifkan kembali pariwisata NTT sebagai langkah awal untuk pemulihan.
Langkah ini kita lakukan dengan tujuan untuk mengirim sinyal ke seluruh penjuru dunia bahwa pariwisata NTT sudah siap untuk menerima kunjungan, tentunya dengan jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, namun tidak mengurangi unsur pleasure atau kesenangan.
Kita harus berkomitmen bahwa di Tahun ini dan mendatang pariwisata NTT sudah benar-benar pulih dan normal sebagaimana mestinya bahkan mengalami lonjakan.
“Untuk itu, saya mengharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi NTT, melalui intervensi program dan kegiatan yang ada dapat mendukung pelaku industri pariwisata agar dapat bertahan dan produktif dalam kondisi ini,” ungkapnya.
Mulai dari sekarang kita harus menjamin ketersediaan rantai pasok atau supply chain yang menunjang pariwisata secara mandiri dengan mengurangi pasokan dari luar NTT. Kita harus mempersiapkan ketersediaan bahan baku, khususnya dari sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang berbasis industri dan perdagangan. Hal lainnya yang harus disiapkan dan dibenahi dalam mendukung pariwisata, yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penciptaan keamanan dan kenyamanan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dari segi hiegenis, seperti ketersediaan dan kelayakan toilet, air bersih dan manajemen persampahan yang baik.
Untuk mengembangkan pariwisata estate berbasis komunitas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sementara melakukan penataan destinasi wisata unggulan NTT, meliputi pembangunan infrastruktur penunjang berupa home stay, cottage dan restaurant pada tujuh lokasi pariwisata estate, yaitu Pantai Liman, Kabupaten Kupang; Desa Wolwal, Kabupaten Alor; Mulut Seribu, Kabupaten Rote Ndao; Lamalera di Kabupaten Lembata; Koanara di Kabupaten Ende; Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pramaidita di Kabupaten Sumba Timur. Ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut semuanya telah diresmikan pada pertengahan tahun ini.
“Saya minta Pemerintah Daerah di ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut untuk meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi serta mempersiapkan masyarakat dalam rangka kesinambungan pengelolaannya,” pintanya.
Pola pikir kita juga harus diubah, bahwa pengelolaan destinasi wisata tidak semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lebih mengedepankan peningkatan ekonomi masyarakat. Apabila telah tersedia sarana prasarana penunjang di 7 (tujuh) lokasi destinasi wisata tersebut, maka tugas Pemerintah Kabupaten setempat adalah menyediakan infrastruktur penunjang lain, seperti jalan, air bersih, listrik dan komunikasi, serta memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk menjadi pemilik atas obyek wisata tersebut. Perbanyak atraksi atau festival yang disertai dengan narasi-narasi yang memikat wisatawan, serta hasilkan produk lokal setempat dengan kualitas terbaik, menarik dan memiliki cita rasa serta nilai ekonomi yang tinggi.
Keempat, Bidang pertanian. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sejak Tahun 2019 telah dilaksanakan program Tanam Jagung Panen Sapi atau TJPS di Kabupaten Kupang dan tahun ini diharapkan dilaksanakan di 22 Kabupaten/Kota. Mekanisme pelaksanaan TJPS, yakni petani menanam jagung, hasilnya dibelikan sapi, ayam, babi, kambing sebagai hewan ternak dengan tujuan meningkatkan produksi dan produktivitas jagung, adanya kepemilikan ternak dan memelihara ternaknya sendiri dan meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani.
Pelaksanaan TJPS pada Musim Tanam Oktober-Maret 2019/2020 dilaksanakan pada 7 (tujuh) Kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya dengan target 2.400 ha, realisasi tanamnya seluas 2.310,53 ha dengan jumlah realisasi panen seluas 2.017,53 ha dan produksinya mencapai 9.538,90 ton.
Kemudian realisasi TJPS untuk musim tanam April-September 2020 dilaksanakan pada 16 Kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat dengan luasan lahan terverifikasi seluas 5.210 ha, realisasi tanamnya seluas 1.732 ha dengan jumlah realisasi panen seluas 1.109,16 ha dan produksinya mencapai 2.258,18 ton sedangkan musim tanam Oktober-Maret 2021 dilaksanakan pada 16 Kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat dengan luasan lahan terverifikasi seluas 8.183 ha, realisasi tanamnya seluas 8.098,5 ha dengan jumlah realisasi panen seluas 4.947 ha dan produksinya mencapai 15.117 ton
Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas jagung serta pemerataan kepemilikan ternak sapi dan peningkatan populasi ternak sapi. Saya sangat optimis dengan keberhasilan program ini karena mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan hasilnya telah dinikmati oleh beberapa kelompok tani di NTT.
“Saya berharap Pemerintah Kabupaten juga mengalokasikan APBD dan mempersiapkan petani untuk pelaksanaan Program TJPS ini,” ujarnya.
Program ini harus dilaksanakan secara luas dengan ditunjang oleh ketersediaan alat mekanisasi pertanian, sarana-prasarana pengairan, penyediaan pupuk dan pencegahan hama agar dapat diperoleh hasil yang signifikan.
Selain Program TJPS, Pemerintah juga tetap berkomitmen mengembangkan tanaman marungga untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan gencarnya pengembangan marungga ini, maka saat ini kita dapat melihat produk-produk berbahan marungga NTT telah masuk ke pasar lokal, domestik, bahkan mancanegara. Ini membuktikan bahwa selain memiliki manfaat untuk kesehatan, marungga juga telah menjadi salah satu komoditi yang bernilai ekonomis.
Masyarakat peternak NTT setiap tahun secara terus-menerus berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan kerbau secara nasional. Rata-rata setiap tahun dikirim 12 juta kg daging sapi untuk mencukupi konsumsi daging sapi secara nasional yang masih tergantung pada impor. Oleh karena itu, pembangunan peternakan difokuskan pada peningkatan produksi dengan meningkatkan populasi 1,3 juta lebih dan saat ini populasi sapi sebanyak 1.176.317 ekor. Pemerintah terus menyiapkan pakan ternak ruminansia dan pengembangan sentra-sentra pembibitan sapi pada kawasan peternakan di Pulau Sumba, Kabupaten Kupang, TTS, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada serta mengintegrasi pertanian dan peternakan dalam pola “Tanam Jagung 10.000 Ha, Panen Sapi 10.000 ekor di Pulau Sumba, Timor, Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Flores Timur, Ende, Ngada dan Rote Ndao.
Populasi ternak sapi di NTT terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019 populasi ternak sapi di NTT 1.087.761 ekor meningkat menjadi 1.176.317 ekor di akhir tahun 2020. Untuk mendukung peningkatan populasi ternak sapi di NTT, pemerintah pada tahun 2020 telah mengembangkan sentra pembibitan ternak sapi berbasis desa di lokasi destinasi wisata Liman Kecamatan Semau Kabupaten Kupang dan Fatumnasi Kabupaten TTS.
Pemerintah juga sedang mengembangkan sapi wagyu persilangan dengan sapi lokal melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB). Pada tahun 2020 telah disediakan benih/bibit (semen) sapi wagyu sebanyak 1.300 strow yang disebar ke 3 kabupaten yakni TTS, TTU dan Kupang dan Instalasi Lili sebanyak 1.020 strow. Tahun 2021 disebar di Kota Kupang, Kabupaten Belu, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Tengah, Ngada, Manggarai dan Manggarai Timur sebanyak 280 strow. Tahun 2021 telah lahir anak sapi persilangan Wagyu dengan sapi lokal sebanyak 34 ekor yang tersebar di Instalasi Lili 2 ekor (Wagyu x Sapi Bali), Kabupaten Kupang 12 ekor dan TTS 20 ekor (wagyu Simental).
Dalam rangka mendukung pengembangan destinasi kawasan pariwisata, pengembangan industri pengolahan produk peternakan dengan mengutamakan industri yang masif, berbasis budaya dan kearifan lokal seperti industri daging dalam hal ini berupa daging segar, daging beku dan pengolahan daging lainnya yang Aman, Sehat, Utuh dan Higienis (ASUH) melalui penyediaan sarana prasarana Rumah Potong Hewan (RPH),Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan unit –unit usaha produk asal ternak yang berstandar. Tahun 2020 pemerintah telah membina 25 unit usaha produk asal ternak dan ber-Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk penyediaan produk asal ternak yang ASUH.
Tahun 2021 pemerintah telah menganggarkan untuk penambahan 5 unit usaha ber NKV.
Sedangkan pengembangan produk perunggasan dipadukan dengan pengembangan pabrik pakan berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi permintaan daging ayam dan telur ayam, sehingga selain mampu memenuhi permintaan lokal, juga dapat mengendalikan laju inflasi daerah dan meningkatkan pendapatan peternak unggas.
Kelima, Bidang Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki, telah dikembangkan perikanan tangkap, perikanan budidaya serta budidaya rumput laut yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya. Pembangunan sektor perikanan dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, mengoptimalkan pengolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing komoditas perikanan.
Hasil produksi perikanan tangkap pada Tahun 2019 sebesar 167.316.,67 ton dan produksi perikanan tangkap pada Tahun 2020 sebesar 172.520 ton atau terjadi peningkatan sebesar 5.203,33 ton dengan jenis ikan yang ditangkap yaitu Cakalang, Kakap, Kembung, Layang, Rajungan, Tenggiri, Teri, Tongkol,Tuna dan Udang. Hasil tangkapan akan terus dioptimalkan melalui penyediaan sarana prasarana tangkap, pengolahan untuk meningkatkan hasil dan nilai produksi, serta pemasaran dengan tetap memperhatikan kelestarian biota laut.
Sejak Tahun 2018 telah dikembangkan budidaya kakap putih dan kerapu di Kawasan Mulut Seribu-Rote Ndao untuk mendukung Pengembangan Pariwisata di daerah tersebut, melalui penyediaan 3 unit keramba dengan jumlah benih ikan yang ditebar sebanyak 9.000 ekor serta 1 unit rumah jaga dan 1 unit bagan kelong. Selain di Rote Ndao, budidaya perikanan juga dilaksanakan di Wae Kelambu, Kabupaten Ngada.
Pada akhir tahun 2019 telah ditebar 1 juta ekor benih kerapu di Teluk Labuan Kelambu dalam rangka pengkayaan sumber daya ikan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar teluk tersebut. Untuk menunjang budidaya perikanan di kedua lokasi tersebut, saya berharap agar masing-masing Pemerintah Kabupaten memberdayakan BUMD, BUMDes maupun koperasi untuk memproduksi pakan ikan sendiri dengan memanfaatkan potensi setempat, melalui prinsip pemberdayaan ekonomi dengan pola padat karya.
Sementara itu, potensi pengembangan rumput laut di NTT merupakan salah satu komoditi dari sektor kelautan yang turut mendongkrak perekonomian daerah NTT. Hal ini dapat dilihat dari data potensi seluas 53.000 ha, baru dimanfaatkan 11.000 ha dengan produksi rumput laut pada tahun 2019 sebanyak 1.645.925 ton basah dan meningkat pada tahun 2020 sebanyak 2.003.478 ton basah atau terjadi peningkatan produksi sebanyak 357.553 ton basah. Untuk meningkatkan produksi, pada Tahun 2021 Pemerintah telah memberikan bantuan hibah peralatan dan bibit rumput laut kepada 1.338 pembudidaya.
Produksi perikanan dan kelautan lainnya yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, adalah produksi garam. Cuaca, kualitas air laut dan lahan di NTT sangat mendukung untuk produksi garam berkualitas tinggi dengan kadar NaCl mencapai 96 persen. Salah satu lahan garam yang kita miliki, yakni di Kabupaten Kupang dengan luas kurang lebih 900 hektar. Lahan garam ini akan panen pada tahun ini, karena telah beroperasi sejak Agustus 2019.
Wakil Gubernur NTT berharap agar kabupaten lainnya yang memiliki potensi lahan garam untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada dengan memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga garam NTT dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menyokong pemenuhan kebutuhan garam nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Bidang Infrastruktur.
Keenam, Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan saat ini.
Selain sebagai roda penggerak pembangunan, ketersediaan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dikategorikan sebagai bentuk investasi dengan tingkat pengembalian ekonomi dalam jangka panjang.
Saat ini, di bawah kepemimpinan saya (bersama Bapak Gubernur) kami berkomitmen untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan di NTT, khususnya pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata.
Prinsip utama dari penyediaan infrastruktur adalah pembangunan yang menyeluruh, tuntas dan tidak boleh setengah-setengah agar tercipta daya ungkit yang berarti bagi
kemajuan ekonomi NTT.
Mewujudkan investasi infrastruktur yang menyeluruh membutuhkan anggaran yang besar, sedangkan di pihak lain, kemampuan APBD kita sangat terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah membutuhkan sumber pendanaan lain melalui pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan suatu keniscayaan untuk investasi infrastruktur sebagai tindakan mengakselerasi pembangunan selama pinjaman dikelola dan diperhitungkan dengan baik segi manfaat serta pengembaliannya.
Dari total panjang jalan Provinsi 2.650 km, kondisi jalan yang belum mantap (rusak berat dan rusak ringan) pada tahun 2019 sepanjang 906,12 km dan pada tahun 2020 dikerjakan sepanjang 365,03 km dan pada tahun 2021 ini akan dikerjakan sepanjang 585,38 km dengan skema penganggaran yaitu Pinjaman SMI, Pinjaman Bank NTT, Pemberian Hibah Jalan Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya menghimbau para Bupati/Walikota agar tidak perlu ragu dalam memanfaatkan pinjaman daerah untuk pengadaan infrastruktur-infrastruktur vital yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada Tahun 2021 ini, pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT dititikberatkan pada penyediaan prasarana dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih dan irigasi di daerah-daerah sentra produksi maupun untuk menunjang pariwisata. Pembangunan infrastruktur dipusatkan pada ruas jalan penunjang Kawasan Stategis Penunjang Pariwisata Nasional maupun Daerah, penyediaan air bersih di destinasi pariwisata pada 22 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menitikberatkan penyediaan jaringan air minum dan rehabilitasi Daerah Irigasi di beberapa daerah dalam rangka mendukung penanggulangan stunting dan kemiskinan.
Terkait dengan penyediaan infrastruktur yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, saya minta untuk disinergikan dengan infrastruktur yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, agar tercipta suatu konektivitas yang menyeluruh serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah dan mutu pelayanan kepada masyarakat. (Biro Adminstrasi Pimpinan Seda Provinsi NTT)
