KUPANG, beritalima.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat mendorong perbankan agar penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) di Nusa Tenggara Timur tahun 2019 bisa mencapai Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun.
“ KUR kita di NTT masih kecil yaitu Rp 1 triliun lebih, kita ingin mendorong agar di tahun 2019 ini bisa mencapai Rp 2 hingga Rp 3 triliun. Terima kasih hari ini pak Agun bersama rombongan bisa memberikan energi positif buat kami, untuk kami bisa bergerak bersama teman – teman perbankan agar mampu mendorong KUR di NTT dalam mencapai target dan keadan lebih baik,” kata Gubernur Viktor Laiskodat saat menerima kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi XI DPR RI di Ruang Rapat Gubernur gedung Sasando, Senin (21/1).
“ Target saya KUR di NTT Rp 3 triliun, karena KUR untuk tenaga kerja ini ada peluang luar biasa. Kita akan menyiapkan tenaga kerja kita dengan baik, baik tenaga kerja di dalam maupun ke luar negeri dengan kompetensi dan kualitas kerja yang bagus,” kata Gubernur menambahkan.
Dihadapan anggota Komisi XI tersebut, Gubernur juga menguraikan target pemerintah provinsi untuk pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2023. Banyak orang yang menganggap target tersebut terlampau bombastis. Namun, dengan kerja yang luar biasa dan desain yang baik, target tersebut diyakini akan tercapai.
“Kami sedang mendesain APBD Provinsi secara efisien. Kita sedang melakukan konsolidasi anggaran dengan cara misalnya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk seluruh dinas dan biro diadakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Kami juga melakukan perampingan perangkat daerah dari 48 menjadi 39. Begitupun misalnya dalam tender jalan. Para pengusaha di NTT tidak punya aspal, pemerintah provinsi dapat memfasilitasi dengan sediakan aspal sehingga bisa berkontribusi bagi PAD. Masih banyak cara-cara baru yang dapat kita lakukan untut tingkatkan PAD sesuai target”, katanya.
Ketua Tim Komisi XI, Agun Gunanjar Sudarsa dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan yang hampir lima tahun, Presiden Jokowi ada kesungguhan, keseriusan dalam keberpihakan kepada rakyat. Beliau terus bergerak melaju ke depan, berpikir tidak hanya sekedar politik diberikan waktu datang memberikan hak politik pemilu. Tapi pasca beliau terpilih memberikan hak – hak rakyat dalam bentuk kucuran bantuan anggaran yang luar biasa.
“ Dana transfer daerah dalam catatan kami di Komisi XI begitu signifikan peningkatannya. Bahkan pasca UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Presiden Jokowi kucurkan dana luar biasa diawali Rp 20 triliun, sekarang sudah mencapai Rp 77 triliun. Dan ini yang mengakibatkan dalam kaca mata kami nilai tukar rupiah kita tidak berdampak sama sekali di desa, karena roda perekonomian kita dengan adanya uang di desa itu berputar di desa,” kata Agun.
Begitu pun dana PKH (Program Keluarga Harapan) yang mencapai Rp 32 triliun, belum lagi bantuan pangan non tunai dalam bentuk beras dan telur untuk perbaikan gizi masyarakat.
“ Kami ingin mengetahui secara langsung pelaksanaan KUR di NTT. Kami akan mengunjungi para penerima manfaat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya di NTT. Karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kalangan perbankan dan non perbankan melalui KUR punya kewajiban untuk mendorong roda perekonomian masyarakat”, kata Agun menjelaskan. (L. Ng. Mbuhang)
