KUPANG, beritalima.com – Dalam masa jabatan Dewi Ciantrini (Kepala Perwakilan BPK Nusa Tenggara Timur), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“ Tentu, itu bukanlah hadiah. Prestasi itu kami raih, berkat kerja keras bersama. Kami terus meminta dukungan BPK Provinsi NTT, memperbaiki kualitas tatakelola pemerintahan”, kata Gubernur NTT, Frans Lebu Raya saat menyampaikan sambutannya, pada acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTT, Senin (5/12).
Acara yang mengambil tempat di Aula Kantor Perwakilan BPK Provinsi NTT itu, melantik Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak,SE,M.Sc menggantikan Dewi Ciantrini,M.Fin.Mngmt sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah bekerjasama, mendukung Pemerintah Provinsi NTT, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kami berharap tidak lupa dengan NTT, terutama dengan tenunan ikatnya. Kepada pak Edward, kami ucapkan selamat datang di Provinsi dengan 1.192 pulau ini. Kami berharap, tetap menjadi mitra kami, dalam berbagai upaya meningkatkan kualitas kerja pemerintah daerah” lanjut Frans, sambil mengingatkan bahwa, mutasi jabatan adalah hal yang lumrah dalam sebuah organisasi.
Sebagai pejabat baru yang sebelumnya bertugas di BPK RI, Edward resmi dilantik sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor: 276/K/X-X/10/2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dewi Ciantrini, yang sudah menjabat lebih setahun itu, selanjutnya menjabat sebagai Kepala Auditor IV.B di Kantor Pusat (BPK RI).
Sementara itu, dalam kesempatannya berbicara, Prof.DR. Bahrullah Akbar,MBA, Aggota BPK RI, menegaskan pernyataan Gubernur NTT tentang mutasi sebagai suatu proses yang normal, khususnya dalam penyegaran dan pengayaan. Selanjutnya, beliau menggunakan analogi permainan sepak bola, yang memiliki standari-standar permainan. Dengan semua standarisasi itu, publik menantikan adanya sebuah fair play (permainan yang adil).
“Kalau menggunakan analogi permainan bola kaki, pelanggaran pasti akan ditegur wasit. Kurang lebih seperti itu, peran kami. BPK mendorong agar semua pemerintah daerah bisa memperoleh predikat WTP, dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Saya berharap Gubernur dan para Bupati bersama DPRDnya, bisa mendukung itu” kata Bahrullah, meyakini komitmen bersama untuk berubah, sebagai prasyarat utama.
Dijelaskannya bahwa, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
“Penilaian LKPD dalam bentuk opini berdasarkan kriteria Standar Akuntansi Pemerintah serta kecukupan pengungkapannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kecukupan Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundangan yang terkait. Untuk LKPD Tahun 2015 Provinsi NTT dan Kabupaten Sumba Timur memperoleh opini WTP” tambahnya, memotivasi 21 pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya.
Lebih jauh, Anggota BPK RI itu mengingatkan, agar Kepala Perwakilan BPK NTT yang baru dapat membangun komunikasi yang lebih intens dengan seluruh stakeholders, termasuk instansi penegak hukum, jika terdapat hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi pidana.
Acara itu dihadiri juga oleh setidaknya Kepala Perwakilan BPK Bali, Yulindra, Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Timur, Dori Santosa dan Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Utara, Endang Tuti Kardiani.
Pada acara ini hadir, Ketua DPRD Provinsi NTT, Forkopimda NTT, Bupati/Walikota serta Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-NTT. (Ang)
