JAYAPURA, beritalima.com – Gubernur Provinsi Papua, Lucas Enembe mengaku menolak keberadaan Hizbuth Tahrir Inonesia (HTI) di Papua, pasalnya ormas Islam ini, dianggap mampu memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) utamanya di Provinsi Papua yang notabene penuh dengan keberagaman suku adat dan agama.
“HTI tidak boleh ada di Papua, dan saya sudah sampaikan kepada Bapak Kapolda, karena organisasi ini sangat membahayakan NKRI, dan Papua ini, semua suku bangsa dan agama ada disini,’kata Gubernur Provinsi Papua, Lucas Enembe saat menjawab aspirasi demo GP Ansor diKantor Gubernur Papua, Senin (8/5/2017).
Gubernur juga berjanji akan menyampaikan aspirasi pihak GP Ansor kepusat atas aspirasi penolakan terhadap organisasi radikal yang bisa memecah belah NKRI.
“Ini organisasi yang membahayakan bagi NKRI, dan kita setuju sikap adik – adik ini kita sampaikan kepada pusat.organisasi radikal yang bertentangan dengan negara kita, bertentangan dengan UUD 1945 tidak boleh ada di tanah papua, dan orang Papua dari dulu menjaga kestabilitas NKRI dan menjaga kedamaian di tanah ini,”katanya lagi.
Sementara, koordinator aksi demo, yang juga sekaligus ketua Umum GP Ansor Papua dan Papua Barat Amir Madubun, dalam kesempatan yang sama meminta Gubernur, DPR Papua, Kapolda Papua, dan Pangdam XVII/ Cenderawasih untuk mengeluarkan maklumat pelarangan organisasi ini.
“HTI sudah mulai masuk di BUMN, Pemerintahan, swasta, pondok pesantren dan sekolah –sekolah islam. Dan kami sudah melakukan survey, di Papua sendiri sudah cukup besar HTI ini, sudah sangat masif, sembunyi –sembunyi, dan mereka menggunakan kedok agama dalam berdakwah, dan menggunakan kedok berdakwah itu untuk memasukkan konsep khilafah. Sehingga mereka sudah sangat berbahaya, dan harus ada maklumat untuk kegiatan mereka,”katanya.Amir menyebut, keberadaan HTI di Kota Jayapura dan sekitarnya meliputi, Koya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura dan bahkan telah masuk kedaerah – daerah transmigrasi.
“Mereka mendekatai masyarakat yang memiliki ekonomi lemah, anak anak sekolah yang tingkat keagamaannya masih minim, yang masih sangat mudah untuk bergabung dengan kelompkok radikal ini,”ujarnya.
Aksi demo damai yang digelar di Kantor Gubernur Papua dilakukan oleh GP Ansor bersama Forum Gerakan Papua Cinta Damai dan Keberagaman, GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Inodnesia), DPW Wira Karya Indonesia, Pemudaa Masirei Papua, Brigade Manguni Indonesia (BMI) Jayapura, Ikatan Perempuan Port Numbay Kota Jayapura, PC PMII Kota Jayapura, Bara NKRI Jayapura, Bnateng Indonesia (BANINDO)Papua, dan Black Danger Community Indonesia. (Ed/Papua).
Caption foto : Aksi demo tolak HTI di Kantor Gubernur Papua.
