PADANG, beritalima.com — Pertemuan Ilmiah Kebencanaan Nasional ke V tahun 2018 yang diselenggarakan Universitas Andalas pada tanggal 1-4 Mei mendatang, sedianya akan dibuka oleh Wakil Presiden HM Jusuf Kalla.
Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengungkapkan hal tersebut disela kunjungan audiensi dengan Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Hadir mendampingi, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Ir. Hermansyah, Rektor Unand Prof. Dr. Tafdil Husni, Direktur Pengembangan Resiko BNPB Lilik Kurniawan, Ka Balitbang Ir. Reti Wafda, Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Ketua Umum Panitia Pertemuan Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan Unand Febrin Anas dan Bambang Istijono ketua pelaksana dan Harkunti Rahayu Pertiwi.
Lebih jauh gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, wapres amat antusias dan menyambut baik terselenggaranya Pertemuan Tahunan Kebencanaan Nasional di kampus Unand, Padang.
“Alhamdulillah beliau menyanggupi untuk hadir dan membuka acara dimaksud. Pertemuan Ilmiah Tahunan Kebencanaan ke V 2018 akan diselenggarakan pada tanggal 1-4 Mei 2018 di Sumbar, diselenggarakan oleh Unand,” papar gubernur.
Pertemuan Ilmiah Tahunan Kebencanaan Nasional, tambah Irwan, memiliki arti penting bagi pemerintah dan masyarakat Sumbar. Apalagi Sumbar merupakan daerah etalase dan rawan bencana.
“Segala hasil penelitian yang dibahas dan dikemukaan tentunya dapat menjadi solusi, pandangan dan pemikiran terhadap kebencanaan yang terjadi di Sumbar maupun secara nasional,” ungkap Irwan Prayitno.
Ia juga menyampaikan, pelaksanaan Pertemuan Ilmiah Kebencanaan Nasional ini tentu juga menarik perhatian publik untuk ikut hadir dan mengunjungi Sumbar.
“Kita berharap kegiatan-kegiatan nasional dapat dilaksanakan di Sumbar dengan baik, aman dan nyaman,” imbuhnya.
Setiap iven kegiatan nasional tentu akan disupport dengan baik, sebagai upaya membuka diri memajukan pariwisata dan meningkatkan investasi di Sumbar.
Kepada semua komponen daerah dan masyarakat, stekeholder, bupati / walikota, agar mampu menjaga keamanan dan ketertiban daerah sebagai modal memajukan pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, himbaunya.
(rel/ede)
