Bengkulu, beritalima.com – Benahi tingkat kinerja dan layanan terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di seluruh pelosok Nusantara, Kementerian Sosial RI bersama Polri sepakat melakukan pengamanan dan penegakan hukum distribusi bansos.
Hal ini direalisasikan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemensos RI dengan Polri tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Mabes Polri Jakarta. Disaksikan seluruh Kapolda dan Gubernur Se-Indonesia, via Video Conference, termasuk di di Ruang Vicon Polda Bengkulu, Jumat (11/01/2019).
“Hal ini kita lakukan dan kita kerjasamakan dengan Polri dalam rangka membenahi penyaluran bansos, sehingga bisa 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi,” jelas Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita, usai Penandatanganan Nota Kesepahaman .
Dikatakan Kapolri Jenderal Polisi Tito karnavian, tindak lanjut MoU akan dibentuk Satgas Khusus Pengamanan dan Pengawalan Distribusi, mulai dari di tingkat Polri, Polda, Polres hingga Polsek. .
“Kita berusaha betul dari jajaran Polri memastikan agar Mensos bisa menyalurkan bansos secara lancar tanpa ada kendala yang berarti,” ujar Kapolri Tito Karnavian.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, terkait Nota Kesepahaman ini bersama Polda Bengkulu Pemprov Bengkulu melalui Dinas Sosial (Dinsos), siap menindaklanjuti hal ini secara aktif dan terintegrasi, sehingga penyaluran Bantuan Sosial bisa 6T dan berjalan maksimal.
“Jelas MoU ini akan segera kita tindaklanjut bersama Polda Bengkulu, sehingga tidak ada lagi masyarakat kita yang berhak mendapatkan bansos tidak terdaftar di data kementerian,” ungkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
Selain itu menindaklanjuti arahan Mensos RI dalam Vicon tersebut, dengan total anggaran bansos 2019 sebesar 54,3 Terliun Rupiah, Dinsos Se-Seindonesia diminta segera mengupdate data masyarakat tidak mampu, sehingga penyaluran bansos bisa lebih tepat sasaran. (Red/mc)
