Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan kunjungan kerja ke Desa Waibao Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, Jumat (8/4/2022). Foto: Humas Bank NTT
LARANTUKA, beritalima.com – Tak dipungkiri lagi jika Kabupaten Flores Timur sangat kaya akan hasil pertanian dan kelautan. Namun, sejauh ini potensi-potensi itu tidak dikelola secara baik. Bahkan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menemukan adanya kendala serius dalam pemasaran.
Bertolak dari kondisi inilah, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat menaruh harapan besar kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (PT. BPD NTT/Bank NTT), untuk terlibat aktif dalam pemasaran seluruh potensi alam di kabupaten paling timur di daratan Flores itu.
“NTT ini kaya, bahkan sangat kaya. Flores Timur ini punya banyak potensi, nah semua potensi yang ada ini agar didesain ekosistem bisnisnya bersama-sama Bank NTT, agar bisa masuk ke setiap market place yang ada,” tegas Gubernur Viktor saat menyampaikan sambutan pada kunjungan kerjanya di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Flores Timur, Jumat (8/4/2022).
Hadir saat itu, Sekda Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Ketua Fraksi Nasdem DPRD NTT, Alex Take Ofong, Bupati Flores Timur, Anthon Gege Hadjon dan Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli. Di dalam tenda utama, duduk Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho. Nampak Alex, demikian sapaannya, menganggukkan kepala saat disentil peranan Bank NTT oleh Gubernur Viktor.
Lebih jauh Gubernur VBL menegaskan bahwa dengan kehadiran Bank NTT dalam mendesain ekosistem bisnis guna memasarkan seluruh potensi di Flores Timur, diharapkan akan mendatangkan banyak keuntungan bagi provinsi ini. Tidak saja Bumi Lewotana yang akan mendapatkan keuntungan melainkan daerah lainnya akan mendapat imbas positif.
“Nah potensi-potensi itu kita perkenalkan (di marketplace), dan kita harapkan kerja-kerja seperti ini menolong kita,” tambah mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu.
Sementara, terkait upaya lain dalam pengembangan potensi pertanian di NTT, Viktor mebegaskan bahwa dia sudah melaporkan kondisi riil lahan pertanian yang ada kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan ketika presiden berkunjung ke Kota Kupang bulan Maret lalu.
“Saya sudah minta ke Pak Jokowi dan disetujui, NTT dapat doser dua unit, eksavator empat unit, dan traktor roda empat ditambah jadi 10 buah,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah alat berat ini akan sangat bermanfaat bagi pembukaan lahan-lahan pertanian.
“Supaya kalau kita buka lahan-lahan kita yang pohonnya banyak, belukarnya banyak, kita pakai dengan excavator dan doser sehingga cepat. Bapak presiden ketika dalam kunjungan kemarin di Belu dan TTS, beliau memahami betul bahwa alam kita perlu alat berat seperti itu untuk membuka lahan. Saya bilang kalau kita punya lahan ada, tapi kita tunggu musim hujan baru garap. Kalau kita sudah punya alat berat maka kita akan buka lahan-lahan kita sehingga kita mampu kejar 500 ribu hektar itu dengan baik,” jelas Viktor.
Atas berbagai upaya ini, maka dia meminta tidak saja kepada Bupati Flores Timur melainkan seluruh kepala daerah agar tidak membagikan alat berat kepada masyarakat, melainkan memfasilitsinya dengan membentuk sebuah organisasi.
Organisasi inilah yang akan memanage secara baik tentang distribusi dan pengelolaan alat-alat berat di lapangan agar tidak ada yang ‘tidur’.
Karena ada pengalaman, seusai menggarap lahannya. Beberapa alat berat dibiarkan nganggur, sedangkan wilayah lain justru tak tersentuh karena kekurangan alat berat.
“Nanti pak bupati agar tidak boleh membagi traktor langsung ke masyarakat. Kesalahan kita itu, membagikannya kepada masyarakat. Lalu ada orang yang kerja habis dan stop alatnya. Kita tidak berada pada satu konsolidasi desain program yang baik dan tepat karena itu kita harus konsolidasi semua, tarik semua dan kita buat dalam satu organisasi pelayanan pengolahan lahan. Supaya kita bisa fokus semua.”
Masih menurut Viktor, Pemprov NTT terus bergerak maju dengan program TJPS ekosistem pembiayaan yang baru, yakni alat berat, benih, pupuk serta offtaker disiapkan dan masyarakat hanya diminta bekerja dan mendapatkan keuntungan Rp28 juta setiap satu hektar.
“Masyarakat hanya menanam saja. Para Kades dan camat hanya mendampingi masyarakat untuk menanam. Itu langkah terbaru yang kami siapkan dalam ekosistem pertanian yang kami sebut dengan membangun wirausaha mandiri. Saat ini kita butuh lahan sebanyak-banyaknya untuk TJPS ekosistem baru,” tegas VBL lagi. (*)
