TANIMBAR, Berita lima.com – Gugatan sengketa Pilkada Kabupaten MTB yang diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dharma Oratmangun-Markus Faraknimela (DOA) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Keputusan tersebut diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum yang berlangsung di ruang sidang utama MK, Senin (3/4) pukul 12.30 WIB.
Sidang itu dipimpin delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap anggota serta Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon/kuasa hukumnya, termohon/kuasa hukumnya dan pihak Terkait/kuasa hukumnya.
Dalam amar putusannya, yang dibacakan Arief Hidayat, MK mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon; serta menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, sebagaimana diberitakan Siwalima.
MK berkesimpulan berwenang mengadili permohonan a quo; permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon beralasan menurut hukum; pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; dan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.
Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
Sementara Pasal 7 ayat (2) huruf (a) PMK 1/2016, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
Jumlah penduduk Kabupaten MTB menurut pemohon adalah 149.790 jiwa, namun berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 adalah 120.985jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada MTB adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 55.498suara = 1.109,96 suara atau dibulatkan menjadi 1.110suara;
Perolehan suara pemohon adalah 19.923suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 22.053suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 2.130 suara (3,8%), atau melebihi 1.110suara;
MK tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” MK untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10. (*)
