JAKARTA, Beritalima.com– Konflik yang mendera Partai Demokrat masih berlanjut. Kali ini kubu Moeldoko yang berusaha mengambilalih pimpinan partai berlambang Bintang Mercy itu dari genggaman Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggugat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly.
Seperti sudah diberitakan, Kemenkumham menolak untuk mengesahkan Kepengurusan Demokrat hasil KLB Deli Serdang. Gugatan itu diduga diketahui dan disetujui Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Deli Serdang. Karena tanpa persetujuannya, tentu kuasa hukumnya tentu tidak berani mendaftarkan gugatannya ke Pengadila Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat, 25/6).
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga mengatakan, gugatan yang dilayangkan kubu Moeldoko terhadap Keputusan Menkumham dinilai dapat mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengakibatkan kredibilitas Jokowi tergradasi
“Sebab, Moeldoko menggugat keputusan koleganya yang sama-sama duduk di Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dikomandani Jokowi,” papar pria yang akrab disapa Jamil tersebut ketika bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Sabtu (26/6) siang.
Keputusan Menkumham tersebut dengan sendirinya sebagai representasi keputusan Jokowi sebagai Presiden Indonesia. “Karena itu, kalau Moeldoko menggugat Keputusan Menkumham sama saja menggugat keputusan Presiden Jokowi,” kata Jamil.
Sebagai bawahan serta orang kepercayaan presiden, ungkap Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (Dekan IISIP) Jakarta tersebut, tidak selayaknya Moeldoko melakukan hal itu. Gugatan kubu Moeldoko itu sudah mendegradasikan kredibilitas Jokowi sebagai presiden.
Jadi, lanjut bapak dua putra ini, publik akan bertanya bila Jokowi tidak mengambil tindakan apa pun kepada Moeldoko. Persepsi masyarakat akan liar dan berkembang tanpa arah. Hal tersebut dapat semakin menurunkan kredibilitas Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
Untuk itu, Presiden Jokowi perlu mengambil sikap tegas agar persepsi liar masyarakat dapat diminimalkan. “Setidaknya, dengan sikap tegasnya masyarakat tidak menilai Jokowi merestui sepak terjang Moeldoko di Partai Demokrat,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
