Jakarta, beritalima.com|- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyampaikan duka mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon dalam naungan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), dan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus hukum Israel.
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut menekankan, peristiwa ini tak boleh dipandang sebagai risiko biasa dari sebuah misi internasional. Negara harus hadir dengan sikap tegas, terukur, dan bermartabat.
“Ini bukan sekadar kabar duka. Ini tamparan keras bagi kita semua. Prajurit kita berangkat membawa mandat perdamaian dunia, bukan untuk menjadi korban dari situasi yang tidak terkendali. Negara tidak boleh diam,” tambahnya.
Oleh karenanya, Gus Hilmy meminta, “harus ada sikap tegas dan langkah konkret untuk memastikan keselamatan setiap prajurit yang kita kirim. Jangan sampai pengabdian prajurit kita dibayar dengan kelalaian sistem. Evaluasi total harus dilakukan.”
Menurut anggota Komite II DPD RI tersebut melalui keterangan tertulisnya (2/4). Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan pasukan dalam misi perdamaian, khususnya di wilayah yang eskalasi konfliknya terus meningkat.
“Solidaritas itu penting. Tapi keselamatan prajurit adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar. Jangan sampai keputusan strategis diambil lebih karena tekanan moral dan politik, sementara kesiapan operasional belum benar-benar matang,” katanya.
Gus Hilmy menyampaikan kritik keras kepada PBB terkait lemahnya perlindungan terhadap pasukan perdamaian, sekaligus mendesak tindakan tegas terhadap Israel sebagai pihak yang terus memperkeruh konflik.
“PBB tidak boleh lepas tangan. Setiap negara mengirim pasukan dengan kepercayaan penuh pada mandat internasional. Maka PBB wajib memastikan perlindungan maksimal di lapangan. Jangan sampai pasukan perdamaian justru menjadi korban dari kelemahan sistem yang seharusnya melindungi mereka. Pada saat yang sama, PBB harus berani bertindak tegas terhadap Israel sebagai negara agresor. Sanksi nyata harus dijatuhkan, kalau perlu embargo, agar ada efek jera dan perlindungan terhadap warga sipil serta pasukan internasional benar-benar terjamin,” tegasnya.
Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) D.I. Yogyakarta tersebut mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak gegabah dalam merespons situasi global, terutama terkait wacana pengiriman pasukan dalam skema Board of Peace (BoP), termasuk ke Gaza Strip.
“Pemerintah harus berpikir sangat matang. Jangan sampai pengiriman pasukan justru menempatkan Indonesia dalam posisi berhadap-hadapan dengan kekuatan lain di kawasan, termasuk Iran yang merupakan negara berdaulat dan memiliki kepentingan langsung dalam konflik tersebut. Ini bukan keputusan sederhana,” Gus Hilmy mengingatkan.
Selain itu, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut mempertanyakan dasar pengambilan keputusan terkait rencana pengiriman pasukan dalam jumlah besar yang disebut-sebut mencapai ribuan personel.
Jurnalis: rendy/abri
