JAKARTA, beritalima.com – Gelombang impor gula rafinasi kembali menjadi sorotan tajam di parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, menilai kebijakan impor yang tidak terkendali kini berada di titik mengkhawatirkan karena berpotensi meruntuhkan daya saing petani tebu lokal dan industri gula nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasim dalam Rapat Kerja bersama sejumlah kementerian dan BUMN sektor pangan di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4). Rapat itu dihadiri Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kepala BPS, hingga jajaran direksi BUMN pangan seperti PT RNI/ID Food, PTPN Group, dan SugarCo (SGN).
Meski mengapresiasi kehadiran lengkap para pemangku kepentingan, Nasim menilai pembahasan soal gula rafinasi sudah berlangsung terlalu lama tanpa hasil konkret.
“Pertemuan hari ini sangat lengkap dan luar biasa. Tapi persoalan ini sudah belasan tahun dibahas tanpa solusi nyata. Saya berharap kali ini benar-benar ada hasil yang dirasakan langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan kebijakan, khususnya kewajiban bagi importir gula rafinasi untuk memiliki kebun tebu sebagai bagian dari penguatan produksi domestik.
Menurutnya, kebijakan impor yang longgar justru menjadi ancaman nyata bagi petani. “Kalau impor dibiarkan tanpa kontrol, sama saja dengan mematikan petani tebu secara perlahan. Memang impor memberikan keuntungan cepat, tetapi dampaknya sangat besar terhadap keberlangsungan industri gula nasional,” tegasnya.
Nasim juga menyoroti persoalan di lapangan, seperti tidak terserapnya gula secara optimal hingga menumpuk di sejumlah BUMN seperti PTPN dan SGN. Hal ini dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola produksi dan distribusi gula nasional.
Tak hanya itu, ia mengkritik kebijakan tarif impor nol persen untuk produk tertentu seperti etanol yang dinilai semakin memperlemah industri dalam negeri.
“Ketika impor dibuka lebar dengan tarif nol persen, pabrik dalam negeri menjadi tidak berjalan. Banyak yang tidak bisa menggiling tebu. Ini fakta yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nasim menegaskan bahwa Indonesia harus segera memperkuat arah kebijakan menuju swasembada gula. Ia berharap Prabowo Subianto mampu mengorkestrasi sinergi lintas sektor guna mencapai target tersebut.
Legislator asal Jawa Timur itu juga meminta kementerian terkait tidak hanya berhenti pada penyusunan regulasi, tetapi memastikan implementasi berjalan tegas dan konsisten.
“Regulasi sudah ada, sistem sudah jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk menegakkan aturan,” katanya.
Selain isu impor, Nasim turut menyoroti persoalan di tubuh PTPN, mulai dari skema kerja sama operasi (KSO) yang belum tuntas hingga konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Ia bahkan mengungkap adanya insiden pembakaran gedung PTPN di kawasan Ijen, Bondowoso, sebagai bukti konflik yang belum terselesaikan.
“Konflik ini nyata terjadi di lapangan, bahkan sampai terjadi pembakaran. Ini tidak boleh dibiarkan. Penyelesaian konflik antara PTPN dan masyarakat harus segera dilakukan secara adil dan tuntas,” tegasnya.
Nasim mengingatkan agar penyelesaian konflik tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan dan perkebunan, tanpa menyudutkan pemerintah daerah maupun masyarakat.
Ke depan, ia menyebut Panitia Khusus (Pansus) Agraria akan didorong untuk menuntaskan berbagai persoalan lahan yang hingga kini masih bermasalah, termasuk ratusan ribu hektare lahan sawit yang belum memiliki HGU.
“Ini ironi. Sektor yang seharusnya menghasilkan puluhan triliun justru hanya mencatatkan sekitar Rp6 triliun dan terus merugi. Ini harus segera dibenahi secara serius,” pungkasnya. (*/red)
