SURABAYA, Beritalima.com| Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Pahlawan. Oleh karena itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melakukan pembahasan mengenai konsep pendampingan Perangkat Daerah (PD) dalam rangka percepatan pencapaian program.
Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kota Surabaya, Prof. Joni Hermana mengatakan, bahwa dari hasil pertemuan bersama para asisten dan PD telah disepakati rumusan konsep yang disesuaikan dengan visi misi Pemkot Surabaya. Yakni, Surabaya Maju, Surabaya Humanis, dan Surabaya Berkelanjutan.
“Kami melakukan identifikasi untuk capaian yang diinginkan, serta menerjemahkan rancangan Kepala PD sebagai rujukan menuju Global Power City Index,” kata Prof. Joni, Jumat (8/4/2022).
Dia menjelaskan, untuk menuju konsep Surabaya Maju, yakni dengan melaksanakan pendampingan kepada PD, melakukan monitoring dan implementasi hasil dari pendampingan. Sedangkan pada konsep Surabaya Humanis adalah memulai untuk mementingkan peningkatan hidup dan keterampilan SDM.
“Serta konsep Surabaya Keberlanjutan adalah setiap program yang dibuat harus memiliki prinsip kesetaraan, keadilan sosial, dan rasa tanggung jawab dari setiap PD,” terang dia.
Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Kota Surabaya, Profesor Badri Munir Sukoco mengatakan, bahwa Pemkot Surabaya perlu meningkatkan tingkat kesadaran semua pihak. Sebab, pengentasan kemiskinan dan pengangguran juga harus dilakukan dengan cara saling bergotong-royong.
“Meningkatkan kesadaran yang tidak hanya dilakukan oleh PD, tetapi semua masyarakat. Salah satunya, digerakkan melalui program, agar masyarakat turut memberikan kontribusi untuk Kota Surabaya,” ujar Prof. Badri.
Menanggapi pembahasan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi meminta kepada setiap PD di lingkungan Pemkot Surabaya untuk memiliki program skala prioritas. Maka, ia menginginkan para Kepala PD, Camat, dan Lurah untuk melakukan presentasi atau memberikan pemaparan mengenai program tersebut.
“Tolong jangan sekadar paparan, karena saya akan mendengarkan program setiap PD. Saya harap Tim Ahli Wali Kota bisa berkolaborasi dengan para asisten untuk menentukan langkah menuju kota berkelas dunia,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Ia mengaku, bahwa Tim Ahli Wali Kota memberikan tiga definisi untuk mendukung program Pemkot Surabaya, yakni, Surabaya Maju, Surabaya Humanis, dan Surabaya Berkelanjutan. Melalui tiga definisi tersebut, setiap program yang berjalan diharapkan bisa menunjang Surabaya mempertahankan kota berkelas dunia.
“Saya sepakat dengan ini, sehingga setiap PD bisa berkolaborasi dan bisa memahami program mana yang akan cocok dengan definisi tersebut. Sesuai dengan sasaran yang kita inginkan,” ungkap dia.
Ia mencontohkan, salah satu definisi untuk menuju Surabaya Humanis adalah menyelesaikan permasalahan dengan asas kemanusiaan. Seperti penyelesaian persoalan Pasar Turi, yang kini bisa kembali ditempati kembali oleh para pedagang.
“Termasuk penyelesaian PKL yang ada di Jalan Ketintang dan di Kawasan Waduk Unesa. Hal itu bisa diselesaikan, tetapi pendekatan humanis dan jangan sampai menghilangkan pendapatan perkapitanya,” tegas dia.
Selanjutnya, terkait dengan kegiatan program, tim anggaran dan para asisten diminta untuk mengetahui sasaran capaian ekonomi dan sasaran capaian pengembangan kegiatan teknologi.
“Karena buat saya level dunia ini tidak akan pernah bisa terwujud kalau kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Maka harus ada gotong royong untuk menyelesaikan itu semua,” ujar dia.
Meski demikian, ia berharap seluruh warga Kota Pahlawan ikut andil dalam proses pembangunan Kota Surabaya. Sebab, Pemkot Surabaya memiliki target dalam pengentasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Di tahun ini, saya harus bisa mengentaskan MBR yang semula berjumlah 979,624 jiwa, bisa menjadi 300 ribu jiwa. Tentunya dengan memanfaatkan lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) akan dioptimalkan untuk pemberdayaan bidang usaha pertanian dan bidang usaha non pertanian,” pungkasnya. (*)Guru Besar PTN Beri Masukan Wali Kota Eri Cahyadi Dalam Pencapaian Program Pemkot Surabaya
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Pahlawan. Oleh karena itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melakukan pembahasan mengenai konsep pendampingan Perangkat Daerah (PD) dalam rangka percepatan pencapaian program.
Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kota Surabaya, Prof. Joni Hermana mengatakan, bahwa dari hasil pertemuan bersama para asisten dan PD telah disepakati rumusan konsep yang disesuaikan dengan visi misi Pemkot Surabaya. Yakni, Surabaya Maju, Surabaya Humanis, dan Surabaya Berkelanjutan.
“Kami melakukan identifikasi untuk capaian yang diinginkan, serta menerjemahkan rancangan Kepala PD sebagai rujukan menuju Global Power City Index,” kata Prof. Joni, Jumat (8/4/2022).
Dia menjelaskan, untuk menuju konsep Surabaya Maju, yakni dengan melaksanakan pendampingan kepada PD, melakukan monitoring dan implementasi hasil dari pendampingan. Sedangkan pada konsep Surabaya Humanis adalah memulai untuk mementingkan peningkatan hidup dan keterampilan SDM.
“Serta konsep Surabaya Keberlanjutan adalah setiap program yang dibuat harus memiliki prinsip kesetaraan, keadilan sosial, dan rasa tanggung jawab dari setiap PD,” terang dia.
Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Kota Surabaya, Profesor Badri Munir Sukoco mengatakan, bahwa Pemkot Surabaya perlu meningkatkan tingkat kesadaran semua pihak. Sebab, pengentasan kemiskinan dan pengangguran juga harus dilakukan dengan cara saling bergotong-royong.
“Meningkatkan kesadaran yang tidak hanya dilakukan oleh PD, tetapi semua masyarakat. Salah satunya, digerakkan melalui program, agar masyarakat turut memberikan kontribusi untuk Kota Surabaya,” ujar Prof. Badri.
Menanggapi pembahasan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi meminta kepada setiap PD di lingkungan Pemkot Surabaya untuk memiliki program skala prioritas. Maka, ia menginginkan para Kepala PD, Camat, dan Lurah untuk melakukan presentasi atau memberikan pemaparan mengenai program tersebut.
“Tolong jangan sekadar paparan, karena saya akan mendengarkan program setiap PD. Saya harap Tim Ahli Wali Kota bisa berkolaborasi dengan para asisten untuk menentukan langkah menuju kota berkelas dunia,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Ia mengaku, bahwa Tim Ahli Wali Kota memberikan tiga definisi untuk mendukung program Pemkot Surabaya, yakni, Surabaya Maju, Surabaya Humanis, dan Surabaya Berkelanjutan. Melalui tiga definisi tersebut, setiap program yang berjalan diharapkan bisa menunjang Surabaya mempertahankan kota berkelas dunia.
“Saya sepakat dengan ini, sehingga setiap PD bisa berkolaborasi dan bisa memahami program mana yang akan cocok dengan definisi tersebut. Sesuai dengan sasaran yang kita inginkan,” ungkap dia.
Ia mencontohkan, salah satu definisi untuk menuju Surabaya Humanis adalah menyelesaikan permasalahan dengan asas kemanusiaan. Seperti penyelesaian persoalan Pasar Turi, yang kini bisa kembali ditempati kembali oleh para pedagang.
“Termasuk penyelesaian PKL yang ada di Jalan Ketintang dan di Kawasan Waduk Unesa. Hal itu bisa diselesaikan, tetapi pendekatan humanis dan jangan sampai menghilangkan pendapatan perkapitanya,” tegas dia.
Selanjutnya, terkait dengan kegiatan program, tim anggaran dan para asisten diminta untuk mengetahui sasaran capaian ekonomi dan sasaran capaian pengembangan kegiatan teknologi.
“Karena buat saya level dunia ini tidak akan pernah bisa terwujud kalau kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Maka harus ada gotong royong untuk menyelesaikan itu semua,” ujar dia.
Meski demikian, ia berharap seluruh warga Kota Pahlawan ikut andil dalam proses pembangunan Kota Surabaya. Sebab, Pemkot Surabaya memiliki target dalam pengentasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Di tahun ini, saya harus bisa mengentaskan MBR yang semula berjumlah 979,624 jiwa, bisa menjadi 300 ribu jiwa. Tentunya dengan memanfaatkan lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) akan dioptimalkan untuk pemberdayaan bidang usaha pertanian dan bidang usaha non pertanian,” pungkasnya. (*)
