SURABAYA, beritalima.com|
Anggota DPRD provinsi Jatim DR Drs Agus Dono Wibawanto MHum menyampaikan keprihatinannya yang mendalam, terkait nasib petani di Indonesia. Padahal penduduk Indonesia sebagian besar tinggal di pedesaan.
Namun seiring perjalanan waktu dan perkembangan jaman, masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi besar-besaran ke berbagai kota besar. Termasuk diantaranya adalah masyarakat Jatim yang pindah ke kota-kota besar, seperti Surabaya, Malang dan kota besar lainnya.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada 2020. Persentase tersebut diprediksi terus meningkat menjadi 66,6% pada 2035.
“Kenapa ini terjadi? Karena di pedesaan tidak memberikan prospek masa depan. Di pedesaan mencari nafkah sangat sulit, banyak penduduk miskin, karena hidupnya hanya bergantung pada pertanian. Menjadi buruh tani atau mengerjakan sendiri penanaman padi. Lahan yang mereka miliki tidak besar. Hanya cukup untuk makan selama panen berikutnya. Bahkan jika mereka membutuhkan uang, terpaksa mereka pinjam ke tengkulak atau ijon, rentenir. Resikonya, padi mereka dijual dengan harga yang sangat rendah,” tukas Gus Don, panggilan akrab Agus Dono Wibawanto.
Wakil ketua DPD partai Demokrat Jatim ini menuturkan, sebenarnya program ataupun visi misi gubernur memang belum seluruhnya bisa terselesaikan. Masalah kemiskinan mungkin menjadi salah satu PR yang sampai hari ini prosentase nya masih tinggi.
“Walaupun memang agak berkurang. Saya berharap bisa terus dikurangi. Yang kedua masalah pertanian. Anggaran pertanian juga turun, padahal padi sebagai kebutuhan pokok masyarakat, seharusnya pemerintah benar-benar memberikan perhatian, dan jadi prioritas utama. Petani dan kemiskinan ini selalu berjalan beriringan,” sambung penasehat fraksi partai Demokrat DPRD provinsi Jatim ini.
Gus Don menambahkan, program gubernur Jatim Nawa Bhakti Satya belum sepenuhnya terwujud. Karena itu, sebagai anggota legislatif yang bertugas melakukan pengawasan, Gus Don bersinergi dan berkolaborasi dengan gubernur.
“Dan juga kritiknya konstruktif. Kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan undang-undang dan juga memang sesuai dengan visi misi untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan, termasuk mengkritisi secara konstruktif seperti saat kita menolak APBD tahun 2020 kemarin. Semoga nanti kita bisa tindaklanjuti dengan jumlah kursi yang semakin banyak, agar kita bisa mengimplementasikan program-program kita,” pungkasnya.(Yul)
