SURABAYA, beritalima.com|
Kinerja realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran (TA) 2022 Provinsi Jawa Timur menunjukkan progres yang menggembirakan. Hal itu terbukti berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2022, untuk realisasi pendapatan Provinsi Jawa Timur mencapai 107.47% atau setara dengan Rp. 31.77 trilliun. Realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan Rp. 29,56 triliun.
Sedangkan untuk Realisasi Belanja daerah mencapai 92.47 persen setara dengan Rp. 31,07 triliun dari target yakni Rp 33.60 triliun. Terkait realisasi belanja potensi meningkat lagi karena akan ada proses sinkronisasi.
Menanggapi progres tersebut, ketua fraksi Gerindra DPRD provinsi Jatim M Fawait SE MSc memberikan apresiasi, bahkan
menyakini Gubernur Khofifah Indar Parawansa akan memaksimalkan pembangunan di masa akhir periode pertamanya.
“Fokus ibu Khofifah yang sudah terencana dalam APBD 2023 adalah mempercepat pembangunan. Apalagi di tahun politik saat ini Pemprov Jatim diharuskan menangkap peluang untuk memaksimalkan potensi yang ada,” terang Anggota komisi C DPRD provinsi Jatim ini.
“Di tahun terakhir periode pertama ini, saya yakin Ibu Khofifah akan all out dan habis-habisan untuk memaksimalkan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Pada prinsipnya, Fraksi Gerindra akan menjadi mitra strategis Pemprov Jatim. Kita bersedia menjadi mitra bagi eksekutif untuk melaksanakan pembangunan yang sudah direncanakan,” tandasnya.
Gus Fawait, panggilan akrab M Fawait menyampaikan bahwa selama kepemimpinan Khofifah di periode pertama ini, pihaknya mengakui acapkali memberikan masukan dan kritik yang membangun, bukan kritik yang mencibir dan mencaci-maki.
“Tapi kritik yang kontrukstif dan memberikan solusi. Lebih baik kita kasih obat pahit tapi menyehatkan, daripada madu tapi itu racun yang bisa membunuh,” sambungnya.
Gus Fawait mengungkapkan bahwa belanja pemerintah provinsi yang sudah disahkan dalam APBD, tentunya harus dilaksanakan sebaik mungkin. Tidak ditumpuk di akhir tahun saja, melainkan betul-betul bisa dilaksanakan per periode.
“Bisa dilaksanakan seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Sehingga baik adanya potensi pemilu dan perputaran uang, akan besar nantinya di tahun politik. Disamping itu ada juga sebuah tantangan, yaitu perang Rusia Ukraina yang berdampak pada kita, ini bisa memaksimalkan potensi yang ada di tahun 2023,” lanjutnya.
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini menuturkan,
perlu sebuah kebijakan yang bisa mengantisipasi terjadinya dampak buruk dari semua itu. Dan kebijakan tersebut adalah bisa membaca peluang.
Menurut Gus Fawait, tahun 2022 Pemprov Jatim telah mencapai capaian yang bagus. Dianggap bagus lantaran kepemimpinan Khofifah sendiri adalah tokoh nasional. Meski demikian tentu tidak mungkin tidak ada kurangnya.
“Kurangnya seperti yang disampaikan oleh fraksi Gerindra dalam proses pengesahan APBD 2023. Kinerja ibu Khofifah yang bagus ini belum diimbangi dengan adanya tim yang baik. Anak buahnya belum bisa mengimbangi pola pikir yang disampaikan Bu Khofifah. Padahal visi misi beliau begitu luar biasa,” paparnya.
Gus Fawait berharap di tahun politik ini bisa dimanfaatkan menjadi sebuah pengungkit perekonomian Jawa Timur.
“Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Tentu prosesnya akan kita lalui di tahun 2023. Karena kita tahu di dalam tahun politik pasti banyak event event politik, mulai dari calon DPR, baik pusat, provinsi maupun Kabupaten. Ada juga DPD bahkan calon presiden dan wakil presiden, disitu dia biasanya pasang gambar-gambar. Bayangkan kalau itu bisa dicetak di Jatim, belum lagi pamflet dan Alat peraga kampanye lainnya, hingga rapat-rapat terbatas dan terbuka. Kalau saya melihat sebagai orang ekonomi itu sebuah peluang yang tidak bisa kita lewatkan. Karena berapa uang yang akan berputar dalam proses tahun politik tersebut,” jelasnya.
Gus Fawait menegaskan, perlunya kebijakan yang tepat dan jeli, sehingga uang yang beredar dalam tahun politik ini bisa dimanfaatkan untuk perekonomian di Jatim. Bisa untuk pengembangan UMKM dan pelaku usaha di Jatim serta sektor lainnya.
Selain itu, di dalam tahun 2023 diketahui sesuai dengan arahan Presiden, bahwa dunia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ditambah krisis energi dan pangan. Perang antara Rusia dan Ukraina yang belum selesai.
“Kita tahu dalam sistem ekonomi yang terbuka, apapun yang terjadi dalam sebuah negara, tentu sedikit banyak akan berdampak kepada kondisi ekonomi seluruh dunia atau global,” tukasnya.
“Kita tahu bahwa peristiwa tersebut sangat terdampak sekali di dunia, termasuk Indonesia. Kalau ini tidak cepat selesai, maka dampaknya akan semakin terasa dan semakin dirasakan oleh kita. Ini tentu akan berdampak buruk pada perekonomian global, perekonomian negara, dan prekonomian provinsi pada akhirnya,” pungkasnya.(Yul)