Caption:
Ketua fraksi partai Gerindra DPRD provinsi Jatim M Fawait SE MSc
SURABAYA, beritalima.com|
Fenomena terhadap keputusan
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang meminta ke KPU agar tahapan Pemilu ditunda, menuai polemik antara pro dan kontra. Menanggapi perihal tersebut, bendahara DPD partai Gerindra Jawa Timur ikut angkat bicara terkait putusan tersebut.
Ketua fraksi partai Gerindra DPRD provinsi Jatim, Muhammad Fawait SE MSc ini menegaskan bahwa pihaknya akan sami’na waatho’nah terhadap sikap dan keputusan DPP Gerindra. Namun ia mewanti-wanti agar semua pihak ketika mengambil keputusan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
“Kalau kami menyerahkan sepenuhnya pada keputusan DPP Gerindra. Kami yakin bahwa semua pihak akan mematuhi aturan yang ada, termasuk tidak mungkin membuat aturan yang bertentangan dengan aturan UUD 1945,” terang Gus Fawait, panggilan akrab Muhammad Fawait.
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini menyatakan bahwa gaduh keputusan PN Jakpus tersebut, tidak akan menganggu persiapan partainya dalam menyambut Pemilu di Jatim. Pihaknya selalu siap kapanpun pemilihan umum akan digelar.
“Kami di fraksi Gerindra DPRD provinsi Jatim tidak mau melihat kegaduhan ini bisa membuat semangat kendor, bagi kami Pemilu mau dekat atau jauh semua kami siap,” tandasnya.
“Dan semua anggota fraksi Gerindra DPRD provinsi Jatim, sesuai pesan ketum Pak Prabowo akan selalu hadir di tengah masyarakat, dan menjadi solusi ketika masyarakat punya masalah. Itu yang akan membuat Gerindra akan selalu ada di hati masyarakat Jatim, dan kami yakin akan menang di Pileg mendatang, untuk mengantar Pak Prabowo jadi Presiden,” tegasnya.
Mantan ketua komisi C DPRD provinsi Jatim ini mengungkapkan bahwa kader di Jatim tetap tancap gas, apapun keputusan yang terjadi ke depan. Utamanya kader akan bekerja keras menekan angka kemiskinan di Jatim.
“Terkait gaduh putusan PN Jakpus kami menyerahkan sepenuhnya ke DPP Gerindra, kami akan konsolidasi dan menyapa masyarakat sesuai pesan ketum,” sebutnya.
‘Tugas fraksi Gerindra adalah membantu pengentasan kemiskinan, di mana di wilayah Jatim ini masih memiliki pekerjaan rumah terkait kemiskinan yang angkanya di atas rata-rata nasional, dan tugas kami mengawal kebijakan ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) yang pro rakyat,” pungkasnya.(Yul)
