Jakarta, beritalima.com|- Gus Hilmy Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan kerahkan berbagai peralatan tempur ke Iran membuktikan ketidakberdaan peran Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Senator dengan nama asli Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mengkritik keras pernyataan Trump yang mengancam Iran karena menolak negosiasi. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan politik luar negeri agresif yang digunakan untuk menutupi kegagalan internal Amerika sendiri.
Katib Syuriyah PBNU ini mengatakan, Trump telah mengubah bahasa demokrasi dan hak asasi manusia menjadi alat intimidasi. “Nilai dijadikan slogan, kekerasan dijadikan metode,” ujarnya. Ia menegaskan, Amerika saat ini berada dalam kondisi rapuh akibat polarisasi politik ekstrem, maraknya kekerasan senjata, krisis narkoba, serta kesenjangan ekonomi yang semakin melebar.
“Ini bukan kepemimpinan global, ini pelarian,” kritik anggota Komite II DPD RI itu dalam keterangan tertulis (29/1). Ia menyebut, negara yang kehilangan kepercayaan diri kerap menciptakan musuh eksternal. Rencana penyerangan sepihak Amerika ke Iran, lanjutnya, sekaligus menegaskan ketidakberdayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Yang disayangkan, tambah Gus Hilmy, dalam banyak konflik besar dunia, PBB gagal memainkan peran strategis. Konflik Gaza, perang Ukraina, hingga berbagai intervensi militer menunjukkan lembaga internasional tersebut kian kehilangan relevansi. “PBB tidak lagi menjadi penengah, hanya simbol tanpa daya paksa,” jelasnya.
Dalam konteks Gaza, Gus Hilmy melontarkan kritik tajam terhadap inisiatif perdamaian yang dipelopori Amerika tanpa kerangka multilateral yang adil. Ia mengingatkan, keterlibatan Indonesia dalam skema tersebut berpotensi merusak posisi moral Indonesia sebagai pembela konsisten Palestina.
Ia menegaskan, Indonesia harus tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak terseret politik blok negara besar di kancah internasional. “Indonesia tidak boleh menjadi figuran dalam drama geopolitik. Keadilan tidak lahir dari belas kasihan negara kuat, tetapi dari pengakuan yang setara,” ungkapnya.
Jurnalis: rendy/abri
