Untuk mencegah peningkatan penderita HIV/AIDS dapat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor juga diperlukan untuk menangani HIV/AIDS.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf saat membuka Rakor Terkait Dasar Hukum Pembentukan dan Penganggaran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Phoenix Room, Hotel Oval Surabaya, Senin (29/8) sore.
Meningkatnya penderita HIV dan AIDS di Jatim yang setiap tahunnya mencapai 15%, menjadi keprihatinan Wagub Jatim yang juga sebagai Ketua Pelaksana Harian Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jawa Timur. Di sisi lain, perhatian terhadap lembaga tersebut pada masing-masing daerah cukup rendah. Hal ini berakibat lemahnya upaya preventif dalam melakukan pencegahan penyebaran penyakit tersebut.
“Mari kita sama-sama peduli sekaligus memperkuat kelembagaan KPA karena penyebarannya mulai merata. Ada tantangan jaman yang harus ditangani bersama. Oleh karena itu kita harus sinergis agar penanganannya lebih efektif,” ajak Gus Ipul sapaan lekat Wagub Jatim.
Lebih lanjut disampaikannya, pemerintah daerah perlu merevitalisasi peran dan fungsi termasuk pembentukan KPAD (Komisi Penanggulangan AIDS Daerah) di kabupaten/kota yang masih belum ada, mengingat di Provinsi Jawa Timur belum terbebas dari HIV/AIDS.
Pemerintah kabupaten/kota, lanjutnya, diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kepada semua SKPD terkait, termasuk pemberian dana hibah kepada KPAD.
Berdasarkan data hingga bulan Juni 2016, telah ditemukan sebanyak 62 persen atau 35.690 orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Estimasi kasus HIV/AIDS sekitar 57.821. Kasus AIDS hingga Juni 2016 terdapat 15.461 dengan 3.679 orang meninggal atau 25 persen. Kasus AIDS pada ibu rumah tangga sebanyak 2.944 orang atau 19,72 persen dari total kasus AIDS. Ada lima kabupaten/kota dengan HIV AIDS terbanyak yakni Kota Surabaya, Kota Malang, Kab. Banyuwangi, Kab. Jember, dan Kab. Sidoarjo.
Dari bayi yang dilahirkan dari 595 ibu terkena HIV AIDS, terdapat sebanyak 150 bayi atau 25 persen sudah dilakukan tes HIV. Hasilnya sebanyak 79 bayi atau 59 persen dinyatakan positif HIV. Sedangkan bayi positif HIV meninggal sebanyak 20 anak.
Ia menyampaikan, upaya pencegahan HIV/AIDS terus dilakukan. Di Jatim terdapat fasilitas layanan tes HIV di 311 fasilitas pelayanan kesehatan dengan sekitar 60 unit atau 19,2 persen telah memberikan pengobatan atau terdiri dari 51 rumah sakit dan 9 puskesmas.
“Tidak gampang juga menangani HIV AIDS. Membutuhkan perawat yang khusus, tempat perawatan yang khusus. Kita masih kekurangan sumber daya manusia terbatas terutama perawat untuk HIV AIDS. Selama ini, kita telah melakukan beberapa strategi seperti promosi pencegahan pada masyarakat terutama pada populasi yang berisiko tinggi seperti pelajar, mahasiswa, atau yang terlibat seks komersial. Salah satu tempat penularan HIV AIDS yakni tempat prostitusi. Maka telah dilakukan penutupan prostitusi di Jatim sebagai salah satu bentuk pencegahan HIV AIDS,” jelasnya.
KPA Jatim juga melakukan intervensi perubahan perilaku, pemberian obat profilaksis, pencegahan penularan dari ibu ke anak, pencegahan para pengguna Napza suntik, serta deteksi dini melalui tes HIV.
Gus Ipul berharap, ke depannya penanganan HIV/AIDS dapat dilakukan melalui lembaga vertikal sehingga penanganannya lebih efektif. Seperti Badan Narkotika Nasional yang telah diambil pusat, penanganannya menjadi lebih efektif.
Sementara itu, Sekretaris KPA Provinsi Jawa Timur R. Otto Bambang Wahjudi mengatakan, HIV dan AIDS merupakan masalah global yang berkembang di setiap negara termasuk Indonesia. Perkembangan penyakit HIV/AIDS di Jatim selalu meningkat tiap tahunnya. Penyebarannya bahkan sudah merata di seluruh kabupaten/kota. Dari data tersebut tidak ada satupun kabupaten/kota yang terbebas dari kasus HIV/AIDS.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Prov. Jatim, kasus AIDS yang terbesar pada usia 25-29 tahun, dan faktor risiko tertinggi masih pada heteroseksual.
Untuk meningkatkan program penanggulangan HIV/AIDS secara intensif, terpadu dan terkoordinasi di daerah, serta mengacu pada Peraturan Mendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 khususnya angka V No. 34 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan kebijakan nasional pencapaian SDGs seperti kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, penanggulangan kemiskinan.
Tujuan Rakor ini dilaksanakan yakni sebagai suatu koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka upaya program penanggulangan HIV/AIDS di tingkat kabupaten/kota, mengoptimalkan peran masing-masing SKPD dalam dasar hukum perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di tingkat kabupaten/kota. (**).
